Akuntabilitas Publik di Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan

Mantikei, Letus Kilat (2014) Akuntabilitas Publik di Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 41841.pdf Download (13MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini membahas tentang akuntabilitas publik di Bagian Perekonomian dan SDA, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pemberian Izin Usaha Pertambangan serta faktor pendukung dan penghambatnya. Dengan metode kualitatif deskriptif penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for probity an legality) yang ada pada lokasi penelitian sudah memiliki hukum yang jelas walaupun masih merupakan landasan hukum nasional (UU dan belum ada peraturan daerah, peraturan bupati, dll) bidang pertambangan. Jika dilihat dari akuntabilitas proses (process accountability), bidang SDA telah menjalankan proses pemberian ijin pertambangan yang sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam UU Pertambangan. Selain itu akuntabilitas program (program accoutability) telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada serta akuntabilitas kebijakan (policy accountabiliy) juga telah dilaksanakan sesuai dengan program dan aturan yang ada. Terdapat beberapa hal yang menjadi pendukung dan penghambat akuntabilitas pemberian ijin pertambangan yaitu (1) belum adanya kajian dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan dengan membandingkan jumlah pendapatan yang didapat. (2) Kabupaten Kotawaringin Barat belum memiliki Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. (3) Tidak adanya aturan yang mengatur bahwa izin pertambangan hendaknya segera melengkapi persyaratan analisis dampak lingkungan (Amdal). (4) Seleksi terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang ingin mengikuti kegiatan lelang dan memperoleh IUP tidak ketat sehingga ditemukan pelaku usaha yang kehabisan modal untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah IUP-nya. (5) Kepala Bagian Perekonomian dan SDA selaku pimpinan pada wilayah kerjanya dan pegawai melihat pentingnya manfaat dari penerapan akuntabilitas secara benar baik dalam menjalankan prosedur maupun keabsahan data yang diperoleh, sehingga kecurangan dalam penyajian data dapat diminimalisir dan pola kinerja pegawai dapat ditingkatkan sehingga pelayanan yang diberikan dapat menjadi lebih baik. (6) Bagian Perekonomian dan SDA maupun pegawai yang ada pada Bagian Perekonomian dan SDA harus memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa yang harus dilayani. Dan (7) Bagian Perekonomian dan SDA dapat membuat suatu terobosan untuk merubah pola kinerja pegawai dengan membuat suatu kebijakan untuk membentu para pegawai dalam beketja dengan membuat ukuran-ukuran kinerja yang harus dicapai oleh pada pegawai.

Actions (login required)

View Item