Tresnanursari, Nenden (2009) Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Propinsi Lampung TA 2007. Masters thesis, Universitas Terbuka.
|
Text
40419.pdf Download (3MB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tahapan pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap kebijakan daerah, khususnya APBD di Lampung dan juga menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak-hak DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD sebagai kebijakan daerah. Penelitian ini secara umum bertujuan mengetahui proses pengawasan terhadap kebijakan, khususnya APBD di Propinsi Lampung dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Secara khusus bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tahapan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan diselenggarakan oleh DPRD, hasil yang dicapai dalam mewujudkan prakarsa dan aspirasi masyarakat di Propinsi Lampung, serta faktor-faktor yang secara dominan sangat mempengaruhinya. Subjek penelitian adalah DPRD Propinsi Lampung Periode 2004-2009 yang secara khusus pada kebijakan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007. Penelitian ini dilakukan melalui studi literatur, pengumpulan data, dan kemudian dilakukanlah analisis melalui data dan informasi yang didapatkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara kualitas anggota DPRD Propinsi Lampung dapat dikatakan mampu menjalani fungsi pengawasan dengan baik yaitu dengan latar belakang pendidikannya dan pengalaman organnisasinya. Namun dari sisi perundang-undangan dan peraturan, peranan fungsi pengawasan DPRD Propinsi Lampung dapat dikatakan lemah, karena adanya peran ganda kepala daerah yang semakin memperlemah posisi DPRD Propinsi Lampung. Secara teknis mekanisme di dalam partai politik juga, akan menyebabkan peranan fungsi pengawasan DPRD Propinsi Lampung masih dipertanyakan keefektifannya. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi peranan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan kebijakan daerah dalam hal ini APBD di Propinsi Lampung.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Additional Information (ID): | 40619.pdf |
Uncontrolled Keywords: | fungsi pengawasan, kebijakan daerah, apbd, kepala daerah, control function, teritory policy, budgeting, governor |
Subjects: | 300 Social Science > 320-329 Political and Government Science (Ilmu Politik dan Pemerintahan) > 320.4 Structure and Functions of Government (Struktur dan Fungsi Pemerintahan) |
Divisions: | Tugas Akhir Program Magister (TAPM) > Magister Ilmu Administrasi Publik |
Depositing User: | admin upload repo |
Date Deposited: | 01 Aug 2016 07:31 |
Last Modified: | 15 Dec 2023 01:51 |
URI: | http://repository.ut.ac.id/id/eprint/479 |
Actions (login required)
View Item |