Evaluasi Kebijakan Pengaturan Lembaga Pemerintah Desa dan Pengembangannya Berdasarkan UUD 1945

Rachman, Ace Sriati and Nurcholis, Chanif and Suryarama, (2013) Evaluasi Kebijakan Pengaturan Lembaga Pemerintah Desa dan Pengembangannya Berdasarkan UUD 1945. Project Report. Universitas Terbuka, Jakarta.

Preview

Text 2013_40.pdf Download (383kB) | Preview

Abstract

Desa Wilalung, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah kelembagaan dan kegiatan pemerintahannya sesuai dengan pengaturan UU No. 32/20024. Desa Kanekes (Baduy Dalam), Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten masih berbasiskan asal usul dan adat istiadat setempat. Dilihat dari bentuk kelembagaannya, Desa Wilalung lebih tampak sebagai semi lembaga pemerintah daripada sebagai lembaga adat, sedangkan Desa Kanekes (Baduy Dalam) adalah benar-benar lembaga adat. Penyelenggaraan pemerintahan Desa Wilalung tidak lagi berbasiskan asal usul dan adat istiadat setempat tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perintah supra struktur, sementara itu pada Desa Kanekes (Baduy Dalam) benar-benar berdasarkan asal usul adat istiadat setempat. Desa Wilalung telah sepenuhnya terserap dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia dan Desa Kanekes (Baduy Dalam) masih utuh sebagai lembaga adat. Akan tetapi, dilihat dari pengaturan UUD 1945 pasal 18B ayat 2, Desa Kanekes (Baduy Dalam) lebih memenuhi syarat di bawah pengaturan pasal ini ketimbang Desa Wilalung karena Desa Kanekes (Baduy Dalam) masih utuh adat istiadatnya dan mempengaruhi serta mengatur semua roda pemerintahan dan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Hal yang berbeda terlihat di Desa Wilalung, adat istiadat masyarakatnya sudah hilang dan jika masih ada yang dipertahankan pun sifatnya tidak fungsional diterapkan dalam kehidupan masyarakat mereka. Terhadap dua bentuk desa tersebut Negara perlu melakukan rekognisi atas desa adat asli, sedangkan terhadap desa yang sudah menjadi semi dinas, yang perlu dilakukan oleh Negara adalah melakukan rekognisi dan tugas pembantuan.

Actions (login required)

View Item