Praktek Perlindungan Hukum Bagi Pembantu Rumah Tangga(Studi Kasus Terhadap Pembantu Rumah Tangga Perempuan di Kota Tangerang Selatan)

Hasmonel, and Sofjan, Aripin (2012) Praktek Perlindungan Hukum Bagi Pembantu Rumah Tangga(Studi Kasus Terhadap Pembantu Rumah Tangga Perempuan di Kota Tangerang Selatan). Project Report. Universitas Terbuka, Jakarta.

Preview

Text 2012_206.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB) | Preview

Abstract

Manfaat penelitian ini adalah ditemukannya masukan model kebijakan perlindungan hukum dan petunjuk pelaksanaan bagi PRT bila ingin menuntut hak dan petunjuk pelaksanaan bagi PRT bila ingin menuntut hak dan pedoman standar pemberian upah minimal bagi majikan terhadap PRT sehingga 1) status hubungan hukum antara PRT dengan majikan menjadi jelas. 2) ditetapkan jenis-jenis perlindungan hukum bagi PRT, Hak-hak apa saja yang harus diberikan kepada PRT dan sebaliknya kewajiban apa saja boleh dibebankan majikan kepada PRT. Lebih jauh lagi model kebijakan perlindungan hukum dan petunjuk kerja tersebut dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan dan pada saatnya ditindak-lanjuti menjadi peraturan daerah tentang perlindungan PRT, khususnya Pemerintah Provinsi Banten umumnya. Bagi Pemerintah diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber atau bahan untuk merevisi Undang-undang Ketenagakerjaan, sedangkan bagi Universitas Terbuka sendiri, dapat dijadikan sumber pengayaan substansi Buku Materi Pokok (Modul) Hukum Ketenaga-kerjaan. Penelitian ini berhasil menyimpulkan bahwa 1) Hubungan hukum PRT dengan majikan di Kota Tangerang Selatan belum diikat dalam satu ikatan formal sesuai Perda No 3 Tahun 2011 dan hukum perjanjian lainnya, sehingga posisi PRT di mata hukum sangatlah lemah. Akibatnya belum ditemukan dasar ikatan yang dapat dijadikan PRT untuk menuntut haknya apabila majikan melakukan wanprestasi, karena hubungan atau ikatan antara PRT dan majikan lebih cenderung didasarkan pada hubungan kekeluargaan begitu juga sebaliknya. 2) Hubungan kekeluargaan yang di bangun antara majikan dan PRT berakibat pada lemahnya perlindungan hukum terhadap PRT di Kota Tangerang Selatan. Aparat hukum atau pengurus RT terkait sulit sekali masuk untuk langsung menangani kasus yang terjadi karena PRT dianggap anggota keluarga. 3) Hak-hak yang diterima oleh PRT di Kota Tangerang Selatan belum diatur dalam standar upah minimum Peraturan Pemerintah Daerah. Saat ini hak yang diterima PRT baru terbatas pada gaji bulanan dan kebutuhan internal/pribadi sehari-hari yang sangat minimal. Besar kecilnya gaji dan tambahannya masih sangat tergantung pada kebaikan dan kondisi majikan. Belum ditemukan satupun PRT belum punya kemampuan untuk menentukan besar-kesilnya hak yang diterima. 4) Sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur tentang kewajiban-kewajiban majikan kepada PRT di Kota Tangerang Selatan, akibatnya hak-hak-hak yang diterima sangat tergantung kepada kebaikan dan kondisi majikan dan majikan juga tidak punya dasar untuk menuntut PRT bila PRT tahu-tahu mengundurkan diri menjadi PRT.

Actions (login required)

View Item