Status Kepemilikan Tanah Dikaitkan Dengan Perjanjian Bagi Hasil Di Dataran Tinggi Pasemah Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan

Hasmonel, (1997) Status Kepemilikan Tanah Dikaitkan Dengan Perjanjian Bagi Hasil Di Dataran Tinggi Pasemah Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan. Masters thesis, Universitas Sumatera Utara.

Preview

Text 40093.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (7MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan ber tujuan untuk mengetahui status hak atas tanah, domisili pemilik tanah dan Juas pemilikan tanah dikaitkan dengan perjanjian bagi hasil , mengetahui pelaksanaan bagi hasil dan mengetahui keberadaan faktor yang menunjang dan/atau menghambat pelaksanaan Undang-undang No . 2 Tahun 1960 tentang bagi Hasil (UUBH) di dataran Tinggi F'asemah Kabupaten Lahat propinsi Sumatera Selatan . Data yang terkumpul dianalisis melalui pendekatan normatif empiris yaitu dengan cara menggambarkan kaitan antar unit. analisis sekaligus mengkonfirmasikan a ntara kenyataan (fakta empiris) dengan peraturan perundangundangan, hasil penelitian laporan dan dokuumen yang berhubungan dengan obyek penelitian . Penelitian ini menyimpulkan ( 1) Hampir semua tanah (93,3%) yang dilibatkan dalam perjanjian bagi hasil berstatus tanah adat dan hanya segelintir (6 , 7%) yang sudah bersertifikat (Hak milik) . Status hak atas t a nah ti.dak dipertimbangkan dalam menentukan besarnya bagian hasil tanah. (2) Pada awalnya perjanjian bagi hasil hanya terjadi antar penduduk setempat dan anggota keluarga, kemudian secara berangsur-angsur terjadi perubahan/ pergeseran menjadi lebih dari separuh sudah berstatus absentee (64 , 4%) dan tidak ada hubungan keluarga (51,3%) . ·ranah absentee secara eksplisit tidak dipertimbangkan dalam menentukan besarnya bagian hasil tanah, tetapi dal am perkembangannya lebih menguntungkan petani penggarap. (3) Belum ditemukan subyek hak atas tanah yang telah memi l iki/ menguasai tanah melampaui batas maksimum pemilikan dan ironisnya dengan kondisi seperti sekarang ini saja sudah banyak petani yang tidak mempunyai lahan sendiri. Luas pemilikan tanah inipun tidak dipertimbangkan dalam me nentukan besarnya bagian hasil tanah. (4a) Sampai saat ini belum ada perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan sebagaimana diatur dalam pasal 3 UUBH . Perjanjian umumnya masih dalam bentuk lisan (71,2%) dan kalaupun ada perjanJlan bagi hasil yang dibuat dalam bentuk tertulis (28 , 8%) tetapi sifatnya masih di bawah tangan. Objek bagi hasil tidak hanya tanaman pangan melainkan pula berobjek tanaman keras . F'rinsip perjanjian adat yang dikenal di daerah ini yaitu dikenal dengan istilah Janji. Nunggu Kate 8etaruh. (b) Faktor-faktor yang menunjang terlaksananya UUBH antara lain, umumnya subyek bagi hasil sudah mampu baca tulis , padatnya kegiatan mengakibatkan para pihak sering lupa isi perjanjian, sudah banyak yang melakukan perjaniian secara tertul is dengan kesadaran sendiri, suasana kantor Kepala Desa yang tidak terlalu formal, hubungan lalu lintas yang sudah lancar dan animo masyarakat. (c) Faktor yang menghambat antara lain, umumnya subyek bagi hasil dan Kepala Desa belum mengetahui adanya UUBH, hubungan kekeluargaan dan pengalaman masyarakat yang merasa pernah dipersulit bila berhubungan dengan aparat. Saran yang diajukan (1) Tingkat penghasilan, status pemilikan absentee, luas pemilikan tanah seharusnya d ipertimbangkan pula dalam menentukan besarnya bagian hasil tanah. (2) Batas maksimum kepemilikan tanah baik yang absentee maupun non-absentee sudah saatnya diperkecil. (3 ) UUBH sudah perlu d itinjau kembali/direvisi, terutama Pasal-pasal yang berkaitan dengan obyek perjanjian dan faktor-faktor yang dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan besarnya bagian hasil tanah. (4) perlu beberapa penelitian lanjutan terutama tentang motivasi penduduk mapan di perkotaan memiliki tanah pertanian di pedesaan, Peralihan hak atas tanah dikai tkan dengan kesej ahteraan bekas pemi1ik tanah dan Studi banding pemilik tanah absentee dan non-absentee dalam hubungannya dengan pengaruh bagi kesejahteraan petani penggarap .

Actions (login required)

View Item