Kedudukan Sespa Dalam Sistem Pendidikan Nasional Pancasila. Suatu Studi Melalui Sespa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.

Warnaen, Soewarmi (1983) Kedudukan Sespa Dalam Sistem Pendidikan Nasional Pancasila. Suatu Studi Melalui Sespa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Doctoral thesis, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta.

[img]
Preview
Text
40050.pdf - Submitted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (16MB) | Preview

Abstract

1. Negara Republik Indonesia - seperti halnya negera negara bekas terjajah lainnya yangmulai merdeka sejak akhir Perang Dunia kedua - sejak permulaan kemer dekaan dihadapkan kepada dua masalah besar, yaitu : mengatur tata kehidupan pemerintahan baik ke dalam negeri sendiri maupnn terhadap luar negeri. :Disamping itu harus mengejar ketinggalan, terutama dibidang ilmu pengeathuan dan teknologi. Dalam rangka inilah hendaknya kita rnemahami segala usaha pembangunan di negera kita ini. 2. Salah satu bidang yang penting dan perlu dibenahi adalah administrasi pemerintahan dan pembangunan. Pe laksana pelaksana administrasi pemerintahan dan pembangunan adalah Pegawai Negeri. Dan diantara pelaksana pelaksana pembangunan ini, pe mirnpin memegang peranan kunci dalam keberhasilan pe - laksanaan tugas. Untuk mendapatkan pegawai negeri pelaksana pembangunan yang berkemampuan, terampil, berdedikasi, bersih dan wibawa diperlukan pendidikan dan latihan. 3. Maka ditelitilah Undang Undang Pokok Kepegawaian, Keputusan Presiden dan peraturan peraturan yang mendasari ada.nya pendidikan dan latihan bagi pegawai negeri. Khusua bagi pegawai negeri Sipil dibidang administra si dan management, tanggungjawab pelaksanaan ada pada ketua Lembaga Administraai Negara, sedang tanggungjawab pembinaan pendidikan dan latihan aecara menyeluruh ada pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 4. Peneli tian yang kemudian dilakukan adalah terha - dap SESPA sebagai lembaga pendidikan regular tertinggi bagi Pegawai negeri sipil dibidang administrasi dan ma nagement. Sebagai sampel SESPA Departemen di telusuri program dan latar ·belakang peserta SESPA Departemen Pen didikan dan Kebudayaan angkatan I, II, III, IV. 5. Dari hasil penelitian latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja para peserta SESPA Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ini timbul pemikiran untuk membe rikan fungsi lain pada SESPA. Di samping memberikan pen didikan dan latihan, SESPA dapat dipakai latihan dan di manfaatkan untuk memikirkan, menilai, mengkaji dan meru muskan berbagai alternatif pamecahan masalah masalah yang menyangkut tugas pokok dan fungsi Departemennya. 6.Penelitian lanjut mengungkapkan adanya pendidikan regular tertinggi lainnya bagi pegawai negeri tingkat tinggi, sehingga ada : - SESPA untuk kepemiinpinan dibidang administraai dan ma nagement. - Program Doktor untuk kepemimpinan dibidang ilmu penge tahuan dan teknologi. - SESKO- ABRI untuk kepemimpinan dibidang pertahanan keamanan negera. Karena alumni ketiga lembaga ini bersama sama akan me megang tampuk kepemimpinan pemerintahan dalam pembangunan, maka akan sangat efektif bila ketiga pendidikan ini berada dalam satu strategi, yaitu strategi pembina an dan pendidikan pemimpinan Pegawai Negeri untuk pembangunan 6. Pegawai Negeri yang belajar adalah orang dewasa dan pelajar dewasa mempunyai karakteristik yang berlainan dari anakdidik. Pelajar dewasa sudah mempunyai konsep diri tentang kedewasaan, telah berdiri sendiri, telah terbiasa bertanggungjawab dan menetapkan keputusan sen diri terhadap berbagai maaalah kehidupan. Ia sudah di- tempa oleh pengalaman dan pasang surutnya kehidupan. Ini semuanya menyebabkan pelajar dewasa telah mempu nyai sikap tertentu waktu mulai memasuki pendidikan dan latihan. Karena itu kenyataan ini menuntut cara penyajian yang lain dalam mengkomunikasikan bahan pengetahuan. Akan lebih efektif bila pelajar dewasa lebih banyak di libatkan kedalam kerja kelompok atau tugas perseorangan seperti seminar, diskusi, laporan tertulis, laporan lisan, kertas kerja dan lainnya. 7. SESPA adalah suatu institusi pendidikan, yang penting bagi pembangunan dan yang menjadi tanggungjawab pe merintah. Oleh karena itu harus tercermin dan terpadu kedalam sistem pendidikan kita. Bersumber kepada UUD 1945, GBHN, Repelita I,II,III, dan bertolak dari Keputusan Presiden no 34/1972 dapat diciptakan kerangka umum Sistem Pendidikan Nasional Pancasila, yang terdiri dari tiga subsistem, yaitu sub Sistem pendidikan umum dan kejuruan yang di tujukan kepada populasi umum, subsistem pendidikan latihan keahlian dan ke juruan ditujukan kepada populasi tenaga kerja bukan Pe gawai Negeri, subsistem pendidikan dan latihan yang di tujukan keyada populasi pegawai negeri. Tiap subsistem terbagi laci atas subsistem atau komponen. Didalam lingkungan subsistem terutama kelihatan mobili tas vertikal. Tetapi dari komponen tiap subsistem harus ada mobilitas horizontal ke komponen dalarn subsystem lainnya. Mobilitas Horizontal maupun vertikal hanya dapat terlaksana. dan terjanin baik bila ada interelasi dan interdependensi yang saling manunjang demi tercapai tu juan pokok pandidikan Pancasila, yaitu manusia yang de ngan sadar dan bartaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa me ngamalkan segala pengetahuan, kemampuan dan ketrampi - lannya untuk pembangunan bangsanya.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Additional Information (ID): 40050.pdf
Subjects: 300 Social Science > 370-379 Education (Pendidikan)
300 Social Science > 370-379 Education (Pendidikan) > 378.598 Higher Education in Indonesia (Pendidikan Tinggi di Indonesia, Perguruan Tinggi di Indonesia)
Divisions: Thesis,Disertasi & Penelitian > Disertasi
Depositing User: admin upload repo
Date Deposited: 23 Jan 2017 07:46
Last Modified: 23 Jan 2017 07:46
URI: http://repository.ut.ac.id/id/eprint/6308

Actions (login required)

View Item View Item