Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Di Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara (Kajian Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)

Sudarmin, (2016) Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Di Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara (Kajian Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian). Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 42531.pdf Download (6MB) | Preview

Abstract

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) merupakan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi yang terkoneksi secara online dan terintegrasi untuk digunakan oleh instansi pusat maupun pemerintah daerah sehingga akan meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian secara transparan dan objektif. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Nunukan telah menerapkan sistem ini untuk mempercepat proses pelayanan kepegawaian meliputi pengadaan, kenaikan pangkat, pensiun dan peremajaan data. Penelitian ini bertujuan untuk 1 ). Menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan atau implementasi SAPK di BKDD Kabupaten Nunukan, 2). Mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek pendorong dan penghambat implementasi SAPK di BKDD Kabupaten Nunukan, dan 3). Mengidentifikasi dan menganalisis upaya-upaya untuk optimalisasi SAPK di BKDD Kabupaten Nunukan. Penelitian ini bersifat kualitatif sehingga peneliti yang menjadi instrumen utama dalam pengumpulan data, yang dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara, pengamatan (observasi) dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu pemilihan informan dengan pertimbangan bahwa informan mengetahui hal yang akan diteliti dan yang terpilih adalah Kepala BKDD Kabupaten Nunukan, Kepa1a Sub Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai, Kepala Sub Bidang Pengolahan Data Kepegawaian, Kepala Sub Bidang Mutasi Fungsional, Kepala Sub Bidang Mutasi Struktural, user peremajaan data, user kenaikan pangkat dan pensiun struktural, user kenaikan pangkat dan pensiun fungsional. Teknik anal isis data yang digunakan 1)Kondensasi Data (Data Condensation), 2). Penyajian Data (Data Display) dan 3). Penarikan Kesimpulan (Conclusions Drawing). Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan SAPK di BKDD Kabupaten Nunukan sudah berjalan akan tetapi belum optimal. Untuk pelayanan pengadaan penetapan NIP dan pelayanan pensiun sudah terimplementasi dengan baik, akan tetapi untuk pelayanan kenaikan kenaikan pangkat belum memberikan dampak sebagaimana yang diharapkan. PNS yang naik pangkat tidak semuanya bisa menerima Surat Keputusan Kenaikan Pangkat tepat waktu, akan tetapi melewati batas periode kenaikan pangkatnya. Begitu pun halnya dengan pelayanan peremajaan data, masih terdapat PNS yang datanya di SAPK tidak sesuai dengan yang sebenamya sehingga memperlambat proses pelayanan karena data yang bersangkutan harus diremajakan terlebih dahulu. Tidak berhasilnya secara maksimal implementasi kebijakan SAPK di BKDD Kabupaten Nunukan disebabkan oleh faktor sumberdaya, baik sumberdaya manusia maupun fasilitas pendukung. Personil yang bertugas menangani SAPK sering diberi tugas tambahan yang sudah pasti mengganggu pekerjaan mengimplementasikan SAPK. Selain itu personil yang memiliki keahlian sebagai tenaga analisis kepegawaian untuk menvalidasi data belum ada sehingga berkas yang sudah diusulkan dan diinput di SAPK dikembalikan dan dinyatakan berkas tidak lengkap dan bahkan tidak memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut. Dan yang paling sering menghambat implementasi SAPK adalah jaringan internet yang mengalami gangguan. Untuk optimalisasi implemetasi kebijakan SAPK perlu diupayakan penambahan personil dan pemenuhan tenaga analis kepegawaian.

Actions (login required)

View Item