Implementasi Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Penyusunan APBD Kota Sibolga Tahun 2007

Hutabarat, Agustinus (2009) Implementasi Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Penyusunan APBD Kota Sibolga Tahun 2007. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 41123.pdf Download (12MB) | Preview

Abstract

Reformasi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia ditandai dengan pergeseran orientasi dan paradigma penganggaran dari menghabiskan menjadi menghasilkan. Sistem penganggaran line item dan incremental budgeting yang digunakan selama pemerintahan orde baru dieliminasi dan diganti dengan sistem anggaran berbasis kinerja. Implementasi anggaran berbasis kinerja di daerah menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang tidak ringan. Pemerintah kota (Pemkot) Sibolga melalui kebijakan umum APBD (KUA) menetapkan bahwa penyusunan APBD tahun 2007 menggunakan anggaran berbasis kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi anggaran berbasis kinerja di pemkot Sibolga. Penelitian ini menggunakan model deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui metode dokumentasi, wawancara dan kajian pustaka. Dokumen yang digunakan adalah dokumen penganggaran tahun 2007 yang terdiri dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Sementara (PPAS), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan APBD yang dimiliki oleh Pemkot Sibolga. Wawancara digunakan untuk mengklarifikasi sistem penyusunan APBD Kota Sibolga berdasarkan dokumen penganggaran sedangkan kajian pustaka digunakan untuk menyesuaikan penyusunan APBD Kota Sibolga dengan konsep anggaran berbasis kinerja. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemkot Sibolga dalam mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja masih sebatas pada penyesuaian struktur anggaran. Pemkot Sibolga belum memiliki instrumen anggaran berbasis kinerja seperti Standar Analasis Biaya (SAB) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dokumen penganggaran yang terdiri dari KUA, PP AS dan RKA-SKPD disusun setelah APBD Kota Sibolga Tahun 2007 ditetapkan yang mengakibatkan asimetris antara perencanaan dengan anggaran. Alokasi dana untuk program dan kegiatan dalam APBD Kota Sibolga Tahun 2007 tidak mendukung tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan. Dana dalam APBD Kota Sibolga Tahun 2007 masih lebih besar dialokasikan untuk kepentingan aparatur dibandingkan dengan alokasi dana untuk rakyat.

Actions (login required)

View Item