Restrukturisasi Birokrasi Di Kabupaten Simeulue

Salmarinta, (2015) Restrukturisasi Birokrasi Di Kabupaten Simeulue. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 42143.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (5MB) | Preview

Abstract

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibawah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan memerlukan Restrukturisasi Organisasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Dalam pendekatan legal formal maka Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam implementasinya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 41 tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah. Restruk."turisasi dilakukan seharusnya tidak sekedar karena adanya tuntutan formal dengan adanya perubahan aturan I paradigma atau hanya dalam rangka mengakomodasi kepentingan intenal birokrasi itu sendiri, namun yang lebih penting dan substansial adalah karena adanya kebutuhan objektif di Era Otonomi Daerah yang baru dan secara lebih luas harus mampu menciptakan sebuah kepemerintahan yang baik (Good governance). Mengingat peranan negara yang begitu penting dalam mewujudkan Good Governance maka penelitian ini hanya akan difokuskan pada sisi negara/pemerintah, khususnya mengenai Restrukturisasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan kaitannya dengan pengembangan Good Governance. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara lebih mendalam mengenai Restrukturisasi Birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan apakah sudah mengacu kepada Good Governance. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif, dan metode wawancara mendalam merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi. Berdasarkan pengamatan dan analisa penulis maka Birokrasi Pemerintah Kabupaten Simeulue yang dibangun dari proses restrukturisasi ternyata belum menampilkan sebuah birokrasi yang diidamkan, yaitu sebuah birokrasi yang ramping namun kaya fungsi. Untuk itu aspek kompetensi administrasi, transparansi dan efesiensi dalam restrukturisasi birokrasi pemerintah Kabupaten Simeulue belum terlaksana dengan baik.Untuk itu dalam rangka mewujudkan pengembangan Good Governance perlu memperhatikan kompetensi/ kemampuan, transparan bagi setiap organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dan efesiensi.

Actions (login required)

View Item