Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau

Tomi, Dwi Saputra (2015) Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 42658.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB) | Preview

Abstract

Diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 28 tahun 2008 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah merupakan salah satu landasan Yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah dan salah satunya diperoleh dari penerimaan pajak daerah. Salah satu jenis pajak yang menarik dari semua pajak yang difokuskan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau, yaitu pajak reklame. Guna mengatur pengelolaan pajak reklame, dikeluarkanlah Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Reklame dan untuk mengatur pelaksanaan tekni PERDA tersebut, dikeluarkanlah Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 26 tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah,sehingga yang mengelola pajak reklame Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dan Dinas Pendapatan Daerah. Dikeluarkannya Peraturan Walikota tersebut dengan tujuan awal adalah untuk meningkatkan pelayanan serta efektifitas pemungutan pajak reklame. Peneliti ini dilakukan dengan tujuan pertama, untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau, kedua untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan melakukan wawancara, observasi dan menggunakan narasumber/informan dari penelitian ini berasal dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau. Kesimpulan penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau belum dapat dikatakan berjalan dengan baik, karena masih terdapat kekurangan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal maupun Dinas Pendapatan Daerah tersebut, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) maupun Prasarana yang dimiliki. Dan dalam Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau sebaiknya dilakukan di satu lembaga saja.

Actions (login required)

View Item