Darsono, A. (2016) Pelayanan Publik Di Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun (Studi Evaluasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik). Masters thesis, Universitas Terbuka.
|
Text
42846.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (8MB) | Preview |
Abstract
Pelayanan publik kini telah menjadi isu sentral dalam penciptaan pembangunan di Indonesia. Tesis ini membahas tentang implementasi pelayanan publik di Kantor Administrator Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun. Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan BUMN atau BUMD, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah. Seiring dengan konsep pelayanan publik yang semakin meluas tuntutan masyarakat untuk diterapkan pelayanan publik tidak hanya dalam kerangka otonomi daerah yang lebih dekat pada sistem pemerintahan. Namun kini masyarakat menginginkan pelayanan publik dilakukan disegala bidang. Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan kepada konsumen sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Jenis pelayanan publik di Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun meliputi pertama, pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U). Kedua, pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U). Ketiga, pelayanan Jasa Penerbangan (PJP). Keempat, pelayanan Jasa Pemakaian Counter. Dalam penelitian tesis ini akan memfokuskan pada Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, prosedur pelayanan yang baku telah ada yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/40/347/XIl/1999. Kedua, waktu penyelesaian Apakah sesuai dengan standar pelayanan di Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun yang meliputi check in yang terlambat dll. Ketiga, biaya pelayanan yang sesuai dengan jasa yang diterima oleh masyarakat. Keempat, produk pelayanan yaitu hasil pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang ada. Kelima, sarana dan prasarana yang belum memadai. Keenam, kompetensi petugas yang sesuai dengan kebutuhan di bandar udara Iskandar Pangkalan Bun.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Additional Information (ID): | 42846.pdf |
Uncontrolled Keywords: | Public Service, Pelayanan Publik, PJP2U |
Subjects: | 300 Social Science > 350-359 Public Administration and Military Science (Administrasi Negara dan Ilmu Kemiliteran) > 351 Public Administration (Administrasi Negara) 300 Social Science > 350-359 Public Administration and Military Science (Administrasi Negara dan Ilmu Kemiliteran) > 352.3 Executive Management of Public Administration (Manajemen Administrasi Negara) |
Divisions: | Tugas Akhir Program Magister (TAPM) > Magister Ilmu Administrasi Publik |
Depositing User: | CR Cherrie Rachman |
Date Deposited: | 07 May 2018 03:26 |
Last Modified: | 03 Oct 2018 11:49 |
URI: | http://repository.ut.ac.id/id/eprint/7324 |
Actions (login required)
View Item |