Salam, Asbudi (2016) Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 40 tahun 2013 Tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Nunukan. Masters thesis, Universitas Terbuka.
|
Text
42889.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan gerakan percepatan pengenekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di Kabupaten Nunukan, menganalisis hambatan proses implementasi kebijakan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di Kabupaten Nunukan, dan usaha Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah Kabupaten Nunukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Lokus penelitian adalah Kecamatan Sebuku, Kecamatan Sembakung dan Kecamatan Lumbis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran implementasi kebijakan Perbup Nomor 40 tahun 2013 tidak tercapai. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan dan sasaran implementasi kebijakan tersebut dipengaruhi oleh karakteristik masalah, yaitu keengganan dari anggota KWT mengkonsumsi pangan non beras dan tidak tercapainya derajad perubahan yang diinginkan yaitu skor PPH dibawah 93.7; karakteristik kebijak:an, yaitu minimnya anggaran yang diterima guna mendukung kegiatan, tidak optimalnya integrasi diantara pelaksana gerakan P2KP, dan kurangnya komitmen pendamping dalam mendampingi para anggota KWT, dan karakteristik lingkungan kebijakan, yaitu anggota KWT tidak mengoptimalkan fungsi pekarangan, tidak adanya dukungan masyarakat melalui musrembang desa/kecamatan, dan kurangnya intensitas kunjungan pendamping ke kelompok sasaran. Upaya yang dilakukan BK.P3D Kabupaten Nunukan mengatasi faktor penghambat gerakan P2KP tersebut adalah bersama PPL melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat, dan intansi teknis guna menjelaskan urgensi gerakan P2KP, mendorong masyarakat agar memasukkan gerakan P2KP di agenda musrembang, melakukan lobi untuk penambahan anggaran gerakan P2KP ke pemerintah. Mengingat ketahanan pangan merupakan tanggung jawab pemerintah maka sudah selayaknya segenap pihak bekerja sama mewujudkan cita cita tersebut, melalui dukungan sumber daya, meningkatkan sikap dan keterampilan implementator di lapangan, kerjasama antar instansi teknis, serta pentingnya dukungan masyarakat yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada kelompok sasaran.
Actions (login required)
 |
View Item |
