Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Implementasi Kebijakan CSR terhadap Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan Kabupaten Bulungan

Mayasari, Reni (2017) Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Implementasi Kebijakan CSR terhadap Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan Kabupaten Bulungan. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 43199.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (20MB) | Preview

Abstract

Kemiskinan merupakan masalah nasional bahkan menjadi masalah global yang secara khusus tertuang dalam tujuan MDGs. Permasalahan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bulungan ditandai dengan peningkatan prosentase kemiskinan sebesar 0,31% pada tahun 2013. Persoalan kemiskinan merupakan persoalan multidimensi diantaranya adalah dimensi kesehatan. Pada tahun 2015 Angka Kematian Bayi sebesar 17 per 1.000 KH dan Angka Kematian Balita 21 per 1000 kelahiran hidup. Angka mortilitas tersebut memperlihatkan adanya tren peningkatan angka kematian bayi dan balita dibandingkan tahun sebelumnya. Masih rendahnya indikator dimensi kesehatan menuntut dilakukannya langkah konkrit lintas stakeholder. Termasuk peran pihak swasta meJalui pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan (CSR) sebagai upaya penanggulangan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan CSR, capaian penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan serta pengaruh diantara keduanya. Populasi yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan yang telah melaksanakan program CSR bidang kesehatan serta masyarakat yang berada di Ring 1. Sedangkan sampel penelitian meliputi decision maker, manajerial & operational pelaksana perusahaan serta masyarakat sejumlah 100 orang. Penelitian ini menggunakan metode analisa komparatif untuk kesesuaian implementasi kebijakan CSR dan capaian penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan serta analisa regresi guna menilai pengaruh faktor-faktor dalam implementasi kebijakan CSR terhadap penanggulangan kemiskinan. Kebijakan CSR secara keseluruhan telah diimplementasikan oleh stakeholder dengan mengacu kepada petunjuk teknis pelaksanaan TSLP. Hanya saja terdapat beberapa ketidaksesuaian terkait tidak adanya sistem informasi sebagai media komunikasi antar lintas stakeholder termasuk penyampaian informasi hingga level rumah tangga sasaran penerima program CSR, tidak terdapat ketentuan jumlah staf yang harus dipenuhi serta skill/keterampilan yang harus dimiliki dalam pelaksanaan CSR termasuk pengaturan terhadap spesialisasi kerja, prosedur pelaporan yang tidak berjenjang, tidak adanya monitoring evaluasi dari Pemerintah Daerah secara intensif, serta belum adanya kelembagaan yang utuh untuk memverifikasi dan mensinergikan rencana kerja kegiatan CSR dari masing-masing perusahaan. Perusahaan telah melaksanakan program CSR sebagai upaya penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan di Kabupaten Bulungan meskipun tidak secara keseluruhan fokus pada penurunan angka kematian bayi dan balita secara langsung. Namun secara garis besar telah sinergis dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan baik melalui upaya pelayanan kesehatan, imunisasi serta perbaikan gizi. Secara simultan implementasi kebijakan CSR berpengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan di Kabupaten Bulungan dan menunjukkan hubungan yang positif. Hanya saja secara parsial sumber daya dan sikap pelaksana tidak berpengaruh pada penurunan angka kematian bayi dan balita di Kabupaten Bulungan. Kondisi tersebut disebabkan karena sebagian staf pelaksana program CSR di perusahaan tidak hanya menangani program CSR di bidang kesehatan sehingga fokus pelaksanaan menjadi terbagi dan berpengaruh kepada pencapaian target khususnya bidang kesehatan. Disisi lain anggaran yang dialokasikan untuk program CSR sebagian besar masih sangat ditentukan oleh kantor Pusat sehingga kepentingan perusahaan cukup menentukan prioritas pengalokasian anggaran di masing-masing bidang. Sedangkan dilihat dari segi sikap pelaksana terdapat ketidaksamaan prioritas dalam pelaksanaan program CSR. Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan adalah pembentukan kelembagaan pengelolaan CSR secara utuh, optimalisasi fungsi kelembagaan serta pemanfaatan teknologi informasi. Disamping itu diperlukan penelitian yang melihat pengaruh secara tidak langsung diantara masing-masing sub variabel agar secara rinci terlihat peranan sub variabel sehingga dapat dilakukan fokus perbaikan kedepannya.

Actions (login required)

View Item