Implementasi Kebijakan Pemetaan Urusan Pemerintahan Terhadap Penataan Organisasi Perangkat Daerah Pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Sumarni, Gusti Titin (2017) Implementasi Kebijakan Pemetaan Urusan Pemerintahan Terhadap Penataan Organisasi Perangkat Daerah Pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 43159.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (5MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pemetaan urusan pcmerintahan terhadap pcnataan organisasi perangkat daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta untuk mengetahui kendala apa saja dalam pelaksanaannya serta dampak dari kebijakan tersebut. Bahan penelitian ini dapat digunakan pemerintah sebagai rujukan /rekomendasi ilmiah dalam melaksanakan kajian atau evaluasi terhadap penataan organisasi perangkat daerah. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara, observasi, menelaah dokumen-dokumen dan literatur yang relevan. Metode analisis data menggunakan metode triangulasi data yaitu memvalidasi data dengan menganalisa dari berbagai sumber perspektif. Dari hasil analisis ditemukan kendala yaitu: kurangnya anggaran untuk rapat koordinasi dengan pemerintah pusat sehingga kurangnya komunikasi pusat dan daerah dalam melaksanakan kebijakan, kurangnya pengetahuan sumber daya manusia pada SOPD terhadap indicator pcmetaan urusan pemerintahan, adanya keterpaksaan dalam melaksanakan kebijakan discbabkan kekhawatiran berkurangnya jumlah jabatan dan meningkatnya kepadatan beban kerja, sehingga untuk meminimalisir jumlah jabatan hilang dan meningkatnya kepadatan beban kerja akibatnya dilakukan negosiasi pada Kementerian Dalam Negeri terhadap indicator tipologi perangkat daerah pada Sekretariat Daerah yang idealnya dalam aturan bertipe B namun ditetapkan menjadi A. Negosiasi terhadap indicator perangkat daerah ini mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan pemerintah daerah dan pusat tcrhadap kebijakan yang diberlakukan. Selain itu kurangnya sosialisasi dari pemcrintah daerah terhadap SOPD dalam mengolah data indikator, kurangnya persiapan pemerintah pusat dalam menyiapkan substansi-substansi aturan dan indikator yang ditetapkan disertai adanya keterbatasan waktu sehingga implementasi kebijakan pada prosesnya dilaksanakan secara tergesa-gesa. Selanjutnya peneliti mencmukan dampak dari penataan organisasi perangkat daerah terkait kepentingan daerah dalam hal pcngisian jabatan, yaitu tidak adanya sinkronisasi antara kebijakan penataan perangkat daerah dengan penataan kepegawaian yang scharusnya mcngacu pada kebijakan UU ASN, hal ini mengindikasikan ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap kebijakankebijakan kepegawaian yang dikeluarkan dan mengindikasikan adanya kepentingan rezim daerah yang berkuasa dalam menentukan pengisian jabatan karena tidak disertai dengan pertimbangan kompetensi jabatan. Adanya kepentingan pengisian jabatan mempengaruhi kurangnya keberhasilan dalam implcmentasi kebijakan penataan organisasi perangkat daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, karena kinerja dan pclayanan perangkat daerah masih terkcndala oleh belum optimalnya pengisian jabatan dengan orang-orang yang memiliki kompetensi yang diharapkan.

Actions (login required)

View Item