Ramli, (2018) Analisis Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan. Masters thesis, Universitas Terbuka.
![]() |
Text
43677.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (4MB) |
Abstract
Implementasi dari pelaksanaan Otonomi Daerah terlebih setelah ditetapkannya Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintahan Daerah diberi kewenangan yang demikian luas oleh pemerintah pusat untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, termasuk didalamnya adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat di daerahnya. Menurut Standar Pelayanan Publik menurut Keputusan Menteri PAN nomor 63/KEP IM.P AN/7 /2003, sekurang kurangnya meliputi Prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, dan kompetensi petugas pelayanan. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.Waktu penelitian selama kurang lebih 2 bulan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara,dan dokumentasi. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pegawai bagian administrasi kependudukan dan lima orang masyarakat yang telah menerima layanan. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Basil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek yang diteliti yaitu bukti fisik (tangible), kehandalan (realiability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance) dan empati(empathy) masih perlu adanya peningkatan sarana dan prasaran pendukung untuk memenuhi standar pelayanan yang memadai sehingga proses menjadi lebih tepat waktu, adanya peningkatan standar dari petugas sehingga pelayanan menjadi handal dan terjadi komunikasi yang baik antara petugas dan masyarakat. Masyarakat juga harus lebih aktif dalam memberikan kritik dan saran yang membangun untuk pihak kecamatan agar terlaksana pelayanan sesuai dengan Undang Undang.
Actions (login required)
![]() |
View Item |