Evaluasi Keefektifan Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah)

MA, Fauzi (2018) Evaluasi Keefektifan Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah). Masters thesis, Universitas Terbuka.

Text 43454.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (8MB)

Abstract

Permasalahan pengelolaan aset publik di pemerintah pusat maupun di pemerintahan daerah selalu menjadi persoalan. Upaya pemerintah menerbitkan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai pengganti PP Nomor 6 Tahun 2006, juga sebagai upaya pemerintah pusat dalam rangka implementasi good governance dan penyesuaian dengan dinamika persoalan-persoalan pengelolaan barang milik negara/daerah dan juga terkait kasus kasus pengelolaan barang milik negara/daerah temuan pemeriksaan BPK. Mendagri juga telah menerbitkan Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Melalui IHPS I tahun 2017, BPK memberikan opini WTP atas 375 (70%) LKPD, opini WDP atas 139 (26%) LKPD dan opini TMP atas 23 (4%) LKPD dari total keseluruhan 537 LKPD tahun 2016. Diperolehnya opini selain WTP, 29 persennya disebabkan oleh permasalahan pada aset tetap. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sudah sejak tahun 2008 s.d. 2017 memperoleh opini WTP, hanya tahun 2011 dan 2013 memperoleh opini WDP. Meskipun demikian, persoalan pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah masih belum efektif dan perlu ditingkatkan pengelolaannya. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana keefektifan pengelolaan barang milik daerah dalam konteks inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan SIMA dan bagaimana keefektifan strategi pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2017. Penelitian ini menggunakan informan teknis dan informan non teknis dalam pengelolaan barang milik daerah yang berjumlah sebanyak sepuluh orang. Instrumen penelitian meliputi panduan wawancara, panduan observasi dan panduan pengumpulan data sekunder. Adapun prosedur pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, dan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, bahwa pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah ditinjau dari konteks inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan SIMA pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bel urn sepenuhnya efektif. Demikian juga dengan strategi pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2017, hanya penyusunan sistem laporan aset dan pendataan barang milik daerah telah dilaksanakan secara efektif, sedangkan pengamanan aset pemda dan pelelangan aset pemda belum dapat dilaksanakan secara efektif.

Actions (login required)

View Item