Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara

Raoda, Sitti (2018) Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Text 43676.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (4MB)

Abstract

Penyerapan anggaran yang optimal dan sesuai dengan perencanaan awal akan menyebabkan terjadinya kegiatan perekonomian berjalan sesuai dengan semestinya, namun sebaliknya jika terjadi kegiatan keterlambatan secara ekonomis akan menyebabkan kerugian negara. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengadaan barang/jasa, administrasi, kompetensi sumber daya manusia, uang persediaan (UP) terhadap penyerapan anggaran pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Jenis penelitian yang dipakai yaitu metode deskriptif kualitatif yang merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan keterlambatan penyerapan anggaran pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Pertama, KPA segera membuat RUP setelah menerima DlPA di awal tahun anggaran agar dapat segera dilaksanakan pengadaan barang langsung baik pengadaan langsung maupun dengan lelang. Kedua, meminimalisir pemblokiran anggaran adalah membuat perencanaan anggaran di tahun berikutnya dengan dipersiapkan program kegiatan sesuai kebutuhan dengan dilengkapi data dukung. Ketiga, memberikan pelatihan kompetensi kepada para pejabat/pengelola keuangan/pejabat pengadaan barang jasa, serta mengusulkan para pejabat/pengelola keuangan mengikuti Diklat Pengadaan Barang/Jasa. Keempat, memberikan reward untuk memotivasi dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa, serta mengusulkan pejabat pengadaan barang/jasa sebagai jabatan fungsional yang khusus menangani kegiatan pengelolaan keuangan. Kelima, meminimalisasi addendum kontrak dengan membuat spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan, membuat schedule detail yang di-update, monitoring dan evaluasi serta menjalin komunikasi dengan pihak pekerja /rekanan untuk memperkecil terjadinya konflik. Keenam, koordinasi dan konsultasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi terkait dengan mutasi/promosi pejabat atau pegawai, seharusnya dilakukan setelah tahun anggaran berakhir. Ketujuh, memberikan kemudahan GUP dengan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) divalidasi Kantor Pos /Bank setelah melakukan pembayaran.

Actions (login required)

View Item