Analisis Efektivitas Implementasi Kebijakan Penyuluhan Keluarga Berencana (Studi pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal)

Pamilu, Dian Wahyu (2017) Analisis Efektivitas Implementasi Kebijakan Penyuluhan Keluarga Berencana (Studi pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal). Masters thesis, Universitas Terbuka.

Text 43272.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (4MB)

Abstract

Jumlah penduduk Indonesia yang besar memerlukan sumber daya yang besar juga untuk memenuhi kebutuhannya. Pembatasan jumlah penduduk melalui Keluarga Berencana bertujuan mewujudkan jumlah penduduk tumbuh seirnbang dan berkualitas. Penyuluhan Keluarga Berencana yang dilaksanakan selama ini walaupun berhasil menurunkan TFR menjadi 2,6 bel urn mencapai angka ideal 2, I. Selain itu pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan masih rendah sebesar 34,2%. Penelitian Analisis Efektivitas Implementasi Kebijakan Penyuluhan Keluarga Berencana (Studi pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal) tujuan meneliti efektivitas implementasi kebijakan sekaligus mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisa kualitatif. Informan penelitian ini adalah Kepala Dinas DP2KBP2PA dan Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga DP2KBP2PA, Penyuluh KB dan PUS yang pemah mengikuti penyuluhan. Peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan penyuluhan KB di Kabupaten Kendal belwn sesuai harapan. Peserta KB Aktif di Kabupaten Kendal masih memenuhi target nasional sebesar 65% meskipun jumlah tenaga Penyuluh KB yang ada terbatas, namun jumlah unmet need masih tinggi yaitu 24,98%. Komunikasi kebijakan kepada Penyuluh KB cenderung kepada teknis pekerjaan, kurang pada kebijakan nonnatif dan mendasar seperti visi, misi dan bentuk organisasi. Hal ini ditunjukkan dengan pemahaman Penyuluh KB terhadap tupoksinya, namun kurang mengetahui visi, misi OPD. Swnber daya manusia yang terbatas secara kuantitas membuat beban kerja Penyuluh KB menjadi berat. Satu orang Penyuluh KB mempunyai wilayah kerja rata-rata 5,6 desa. Disposisi Penyuluh KB terhadap tugas yang diembannya cukup bagus, terbukti dari keikutsertaan mereka menjadi akseptor KB. Struktur organisasi yang ada kurang mendukung tugas utama Penyuluh KB karena tidak adanya dukungan staf administrasi di tingkat lapangan. Kegiatan penyuluhan berjalan baik dengan disampaikannya semua materi penyuluhan, namun peserta penyuluhan cenderung hanya mengingat materi penyuluhan yang menarik bagi mereka. Indikator keberhasilan penyuluhan hanya dari jumlah peserta KB aktif saja, belum ada evaluasi mengenai pemahaman peserta penyuluhan terhadap materi penyuluhan.

Actions (login required)

View Item