Peningkatan Pelayanan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Melalui Program Jaminan Persalinan (Studi Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/ Menkes/ /IX/ 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan) Di Kab. Kotawaringin Barat

Sulkan, Amat (2013) Peningkatan Pelayanan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Melalui Program Jaminan Persalinan (Studi Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/ Menkes/ /IX/ 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan) Di Kab. Kotawaringin Barat. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 41327.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

Latar Belakang. Menurut data Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, AKI 228 per 100.000 KH, AKB 34 per 1000 KH, Angka Kematian Bayi baru lahir (AKN) 19 per 1000 KH. Berdasarkan kesepakatan global (Millenium Develoment Goals/MDG’s 2000) pada tahun 2015, diharapkan angka kematian ibu menurun dari 228 per 100.000 KH pada tahun 2007 menjadi 102 per 100.000 KH dan angka kematian bayi menurun dari 34 per 1000 KH pada tahun 2007 menjadi 23 per 1000 KH. Di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2012 dilaporkan capaian SPM berdasarkan frofil Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012 adalah Angka Kematian Ibu (215/100.000 KH), pertolonga n persalinan oleh nakes (94, 02%) pertolongan persalinan di faskes masih rendah (52,96%), pertolongan persalinan diluar faskes masih cukup tinggi (38,88%), persalinan oleh dukun bayi masih tinggi (6,03%), penyerapan persalinan dengan jampersal masih rendah (35,89%). Tujuan penelitiaan Menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan peningkatan pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan serta faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan peningkatan pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan melalui Jampersal, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/ SK/ VII/ 2008, tentang standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Untuk mempercepat pencapaian target MDGs maka Pemerintah membuat kebijakan dengan meluncurkan program Jampersal. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat termasuk kabupaten yang melaksanakan kebijakan jampersal kepada seluruh masyarakat di Kotawaringin Barat. Dalam pelaksanaan dan implementasi jampersal ini mengacu pada pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/IX/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Metode. Jenis Penelitian ini adalah desain penelitian kualitatif. Penelitian ini mengenai Implementasi Kebijakan Program Jampersal di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisis data model interaktif (interactive model of analysis) melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, atau display data penarikan kesimpulan. Hasil. Hasil analisis yang didapat menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik, hanya saja masih ada hambatan terkait kendala seperti rendahnya besaran klaim atas jasa pemberian pelayanan persalinan dan terhambatnya pencairan anggaran jampersal, keberadaan sumber daya manusia sebagai pemberi pelayanan yang masih kurang, letak geografis wilayah yang luas dan tersebar yang semuanya mengakibatkan masih adanya disparitas pelayanan melalui jampersal.

Actions (login required)

View Item