Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Sertifikasi Guru Sekolah Dasar (Studi Kasus di Kota Tanjungpinang)

Jefryzal, (2014) Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Sertifikasi Guru Sekolah Dasar (Studi Kasus di Kota Tanjungpinang). Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 41891.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang menggunakan berdasarkan teori dari George Edward III yang bernama implementing public policy. Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan pemerintah ten tang sertifikasi guru sekolah dasar di kota Tanjungpinang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi implementor, dan struktur birokrasi organisasi pelaksana, Data yang digunakan merupakan data verbal dari informasi responden tentang implementasi kebijakan pemerintah tentang sertifikasi guru sekolah dasar di Kota Tanjungpinang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan Interactive Model Analysis dari Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. l ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah tentang sertifikasi guru sekolah dasar di Kota Tanjungpinang secara umum belum terlaksana secara maksimal, ini dapat dilihat dari beberapa antara lain Tingkat pengetahuan dan pemahaman guru tentang tujuan program sertiftkasi bervariasi sesuai dengan kemampuan dan kemauan masing-masing guru tersebut dalam mengimplementasikannya. 2). Kualitas Kompetensi Sumberdaya guru sekolah dasar yang bersertifikat pendidik di kota Tanjungpinang, untuk mengimplementasikan program sertifikasi tergantung dari tingkat kemampuan guru terse but, dimana nilai kompetensi guru dipengaruhi faktor usia dan juga penguasaan teknologi informasi. 3). Penempatan guru pada jenjang kelas yang sama dalam jangka waktu yang lama, mengakibatkan penguasaan materi ajar guru terfokus pada jenjang tertentu saja. sehingga guru pengetahun guru maksimal pada kelas tertentu. Sedangkan pengasilan tambahan yang didapat oleh guru yang bersertifikat pendidik belum dimanfaatkan untuk meningkatkan sarana mengajar yang lebih baik, namum sangat membantu meningkatkan kesejahteraan guru. 4). Masih lemahnya Tingkat pengawasan terhadap guru bersertifikat pendidik baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kepala sekolah dalam hal mengimplentasikan tujuan utama dari program sertifikasi sebagai upaya peningkatan nilai kompetensi guru. Untuk itu, agar pemeritah melakukan sosialisasi yang lebih intensif terhadap pemahaman c!an kesadaran guru terhadap pentingnya kompetensi yang lebih baik, serta melaksanakan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan untuk menambah wasasan dan pengetahuan yang mengikuti perkembangan kemajuan saat ini agar dapat peningkatan mutu pendidikan melalui program sertifikasi guru. Melakukan kembali uji kompetensi dengan sistem yang lebih efektif dan efisien untuk mendapatkan data yang lebih valid tentang tingkat kompetensi guru di Kota Tanjungpinang. Mengingatkan pengawasan dalam proses sertiftkasi guru agar guru yang lulus sertiftkasi dapat dipertanggungjawabkan kompetensinya.

Actions (login required)

View Item