Dampak Implementasi Kebijakan Pemerintah Di Sektor Pertambangan Dengan Diberlakukannya Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Terhadap Kegiatan Pengusahaan pertambangan di kabupaten Bangka

Ardianeka, (2016) Dampak Implementasi Kebijakan Pemerintah Di Sektor Pertambangan Dengan Diberlakukannya Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Terhadap Kegiatan Pengusahaan pertambangan di kabupaten Bangka. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 41448.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (7MB) | Preview

Abstract

Implementasi kebijakan pemerintah daerah terutama pada sektor pertambangan umum merupakan langkah penting dalam membantu perekonomian suatu daerah. Kabupaten Bangka merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi bahan galian yang beraneka ragam. Kebijakan sektor pertambangan sangat diperlukan karena berhuboogan erat dengan perekonomian Kabupaten Bangka. Penelitian yang dilakukan berusaha untuk mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan dampak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap investasi sektor pertambangan yang ada di lingkungan Kabupaten Bangka. Provinsi Bangka Belitung. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh dampak implementasi kebijakan barn dalam bidang pertambangan terutama sejak diberlakukannya Undang-undangNo. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam penerimaan negara, penerimaan daerah dan iklim investasi di Kab. Bangka. Objek dari penelitian tersebut terdiri dari kebijakan pemerintah dengan sumber data berupa kebijakan pemerintah yang berhuboogan dengan sektor pertambangan. Data diperoleh dengan cara wawancara dengan berbagai elemen pemangku kepentingan pertambangan di lingkungan Kabupaten Bangka. Studi kepustakaan lebih ditekankan pada analisis data hasil kegiatan usaha sektor pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dengan menerbitkan UU No. 4 Tahun 2009 berdampak pada kebijakan pengelolaan pertambangan di daerah. Kebijakan pemerintah di bidang pertambangan yang tertuang dalam UU No.4 Tahun 2009 berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas pertambangan di Kab. Bangka. Implementasi kebijakan pertambangan yang tertuang dalam UU No. 4 tahun 2009 masih banyak menemui banyak kendala, dikarenakan belum direvisinya peraturan daerah, terbatasnya SDM yang memahami aturan, kurangnya sosialisasi, serta kurangnya dukungan pendanaan. Pemberlakuan UU No.4 tahun 2009 belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian daerah. Ketidaksiapan pemerintah daerah mengantisipasi perubahan aturan justru berdampak negatif pada investasi di daerah, pengelolaan lingkungan hidup dan reklamasi, dan penerimaan negara dan daerah.

Actions (login required)

View Item