Evaluasi pelayanan perijinan terpadu oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 di kota TanjungPinang

Riswandi, (2011) Evaluasi pelayanan perijinan terpadu oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 di kota TanjungPinang. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 40652.pdf Download (30MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan, kendala dan permasalahan serta kebutuhan bagi upaya perbaikan dalam penerapan pelayanan perizinan terpadu dengan sistem pelayanan satu atap berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2009 di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai fenomena yang terjadi sepanjang pelaksanaan pelayanan perijinan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah karena hal tersebut menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah masyarakat, pengusaha serta aparatur pemerintah yang terlibat dalam Pelayanan Publik pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tanjungpinang. Data diperoleh melalui kuisioner, wawancara dan studi pustaka dan diolah menggunakan pengisian kuisioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan didapat hasil bahwa pelaksanaan pelayanan publik (public service) yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik. Hal ini didapat dari Nilai ke14 (empatbelas) unsur pelayanan yang nilainya rata-rata di bawah nilai persepsi 3 (tiga), yaitu 2,645. Selanjutnya disarankan bahwa mutu pelayanan yang sudah baik perlu dipertahankan dan ditingkatkan, yang masih perlu dibenahi di antaranya tanggung jawab dari para pegawai, kejelasan dan kepastian petugas serta upaya untuk memberikan kesempatan yang luas kepada warga masyarakat, untuk mendapatkan akses pelayanan publik, berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan keadilan.

Actions (login required)

View Item