Implementasi Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara

Aripin, Sofjan (2014) Implementasi Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Project Report. Universitas Terbuka, Jakarta.

Preview

Text 2014_117.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Peran pemerintah kabupaten atau kota menjadi sentra utama dalam mengimplementasikan setiap kebijakan negara yang langsung dirasakan oleh masyarakatnya. Implementasi merupakan hal krusial untuk keberhasilan dan kegagalan kebijakan implikasi ini terlihat diantaranya dalam bentuk kelambanan peyanan publik, ketidak pastian waktu penyelesian masalah publik, saling menyalahkan antar satuan kerja, menyebarnya phatology birokrasi dan intervensi kekuatan-kekuatan tertentu yang berdampak terhadap penurunan elektabilitas Pegawai Negeri Sipil(PNS) dalam memberikan pelayanan publik. PNS pada pemerintah kabupaten atau kota memegang peranan kunci dalam mengimplentasikan setiap kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah daerahnya. Daya dukung kompetensi PNS dalam mengimplementasikan setiap kebijakan menjadi pertaruhan nyata bagi pemerintah daerah kabupaten atau kota dan mencerminkan, apakah daerah tersebut berhasil atau gagal mensejahterakan masyarakatnya melalui setiap program atau kegiatan sesuia kebijakan yang ditetapkan? Berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi langsung berkaitan dengan kompetensi PNS, khususnya pada pemerintah kabupaten atau kota dalam mengimplementasikan setiap kebijakan menjadi focus dan sekaligus lokus pemerintah untuk meningkatkan kompetensi PNS menjadi profesional melalui pendidikan dan pelatihan dengan pemetaan yang akurat atas dasar analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kompetensi PNS salah satunya dapat ditingkatkan melalui pendidikan kualifikasi (S1, S2, dan S3), Pendidikan dan Latihan (Diklat), dan Bimbingan Teknis (Bintek) sesuai kebutuhan organisasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing . Implementasi kompetensi akan berperan, bila para administrator memahami prinsip-prinsip dan menerapkan model-model yang tepat dengan mengakomodir dimensi-dimensi sesusia kebutuhan organisasi atau daerahnya. Hal ini memerlukan kemampuan administrator khususnya para pimpinan organisasi atau unit kerja untuk menerjemahkan kebijakan peningkatan kompetensi PNS sebagaimana diatur dalam undang-undang (UU) nomor 5 Tahun 2014, pasal 69, ayat 3. Intinya dengan peningkatan kompetensi ini diharapkan terwujudnya PNS profesional dan berimplikasi terhadap kepuasan layanan public. Mengelola kompetensi PNS menjadi salah satu langkah dalam mengimlementasikan kompetensi melalui perencanaan, pengoranisasian, dan evaluasi yang terkoordinir secara sistematik, procedural, dan massif oleh pemerintah. Pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan ujung tombak dalam implementasi kompetensi PNS ini yang secara langsung berhadapan dengan berbagial kebutuhan layan public, sebagaimana yang terjadi dan dihapai langsung oleh pemerintahan Kabupaten Nunukan sebagai suatu bagian dari provinsi baru dan wilayah kabupaten strategis yang berbatasan dengan Negara Malaysia dalam mengimplementasikan kompetensi PNS dengan organisatornya berada di Badan Kepegawaian Daerahan dan Pendidikan Latihan Daerah.

Actions (login required)

View Item