Analisis Promosi Jabatan Struktural Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012

Saiman, (2013) Analisis Promosi Jabatan Struktural Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 42644.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (5MB) | Preview

Abstract

Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk menganalisis proses Promosi Jabatan Struktural Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barnt. Dalam peneliiian ini metode yang digunakan adalah Metode Diskriptif dan pendekatan Deduktif. Metode Diskriptif adalah untuk menganalisis, mengklaripikasi dan menginterpretasi data. Sedangkan pendekatan Deduktif adalah berdasarkan pada teori-teori disusun hipotesis-hipotesis yang kemudian diuji kebenarannya secara empirik berdasarkan data dan observasi yang dilakukan. Dari hasil analisa data dan informasi yang terkumpul maka diperoleh hasil melalui Promosi Jabatan dan Penempatan Jabatan: 1. Proses Promosi jabatan Struktural yaitu dengan memberikan promosi kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor.100 tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negri Sipil Dalam Jabatan Struktural di sektor publik dalam rangka good governance. Pada dasamya untuk mendukung terciptanya optimalisasi pelayanan publik (public service) sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab 2. Proses promosi jabatan yang dilaksanakan melalui Badan Pertimbangan Jabatm1 dan Kepangkatan , belum sepenuhnya dapat dilakukan sesuai dengan kompetensi di bidang tugasnya. Contohnya Sarjana Pendidikan, dipromosikan atau penempatan jabatannya di bagian Admnistrasi dan ada yang ditempatkan ditempatkan di bidang pertanian, dan di bidang perhubungan, sebagian yandi tempatkan atau dipromosikan di kelurahan dan jabatannya sebagai Lurah. Inilah yang tidak sesuai penempatan dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. 3. Dari hasil musyawarah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di sampaikan kepada Kepala Daerah. Basil keputusan dari kebijakan Kepala Daerah, temyata jauh berbeda dari hasil musyawarah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Inilah kondisi Pemerintah Daerah setiap tahun yang tidak dapat di hindari.

Actions (login required)

View Item