Kualitas Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pasca Desentralisasi Fiskal di Kota Cimahi

Hariyanto, Didik (2016) Kualitas Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pasca Desentralisasi Fiskal di Kota Cimahi. In: Open society conference, social and political challenges in industrial revolution 4.0 (BNBB), 15 November 2018, UTCC.

Preview

Text FISIP201601-23.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (713kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dampak yang cukup besar sebagai akibat dari desentralisasi fiskal dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan hingga pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah termasuk Kota Cimahi. Adapun institusi yang secara khusus menerima pelimpahan kewenangan ini di Kota Cimahi adalah Dinas Pendapatan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan pasca desentralisasi fiskal di Kota Cimahi. Teori yang digunakan adalah pendapat Fitzsimmons dan Fitzsimmons (2006) yang terdiri dari empat aspek kualitas pelayanan, yaitu supporting facility, facilitating goods, explicit services, implicit services. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara dan observasi. Teknik analisis data dengan cara trianggulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Cimahi belum optimal. Hal ini terlihat dari sarana yang digunakan belum lengkap. Mobil keliling masih terbatas dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi belum maksimal. Perubahan NJOP PBB belum dilakukan secara aktif dan masih menunggu pengajuan perubahan atas kesadaran masyarakat.

Actions (login required)

View Item