Pengadaan tanah untuk pembangunan guna kepentingan umum yang disectiakan oleh pemerintah dalam membangun infrastuktur ekonomi bagi masyarakat rnasih terdapat pennasaJahan akibat adanya penolakan sebagian masyarakat karena ketidaksectiaan untuk melepas tanahnya. Sesuai dengan mekanisme perundangan yang ada pemberian ganti kerugian mengedepankan aspek kemanusiaan dan keactilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan penyelenggaraan pelayanan pengadaan tanah yang ctilaksanakan oleh Badan Pertanahan NasionaJ Kabupaten Luwu Utara untuk memenuhi rasa keactilan masyarakat dari ganti rugi yang diperolehnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Instrwnen wawancara, dokumentasi, dan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Sumber data ctiperoleh dari infonnan penelitian terctiri atas pegawai pelaksana dari Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara, masyarakat, aparat pemerintah setempat dan infonnan lainnya yang dapat memberi informasi yang relevan. Model Miles dan Huberman menjadi model analisis data. Hasil temuan diketahui bahwa proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan urnurn dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu undang-undang nomor 2 (dua) tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, undang-undang nomor 11 (sebelas) tahun 2020 tentang cipta kerja dan peraturan pemerintah nomor 19 (Sembilan belas) tahun 2021 tentang penyelenggaran pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepaJa Badan Pertanahan Nasional nomor 19 (Sembilan belas) tahun 2021 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 19 (Sembilan belas) tahun 2021. Keberatan warga terhadap pemberian ganti kerugian disebabkan ekspektasi tinggi dari laJ1an yang dimiliki berbeda dengan penilaian tim aPeraturan pemerintah raisal. Penyaluran ganti kerugian dapat diterima sesuai dengan basil penilaian yang langsung ctitransfer kerekening pemilik berhak. Kendala yang ditemukan dalam pengadaan tanah adalah penolakan dari masyarakat karena ketidaksesuaian nilai ganti rugi yang diharapkan, d an status lahan yang tidak jelas seperti pemilik yang tidak ctiketahui, lahan dalam sengketa atau ctigadaikan, dan tanaJ1 pekuburan. Efektifnya pelaksanaan pengadaan tanah ctiperlukan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan pemahaman yang baik tujuan dari pengadaan tanah.