Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama merupakan upaya dalam penataan aparatur pemerintah dengan menempatkan orang yang tepat dalam mengisi jabatan pirnpinan tinggi pratama. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gayo Lues merupakan sebagai implementor pada kegiatan seleksi terbuka dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pi.mpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi seleksi terbuka, faktor pendukung, faktor penghambat dan upaya dalam mengatasi hambatan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, pengamatan dan dokumentasi. Pemilihan informan mcnggunakan purposive sampling dengan informan adalah Pj. Bupati Gayo Lues, Pit. Sekretaris Daerah, Kepala BKPSDM Kabupaten Gayo Lues, Kepala Bidang Pengembangan Apartaur BKPSDM Kabupaten Gayo Lues dan Peserta seleksi. Metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan penelitian ini adalah implementasi kebijakan seleksi terbuka sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunna Aparatur Negara clan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019, namun implementasi kebijakan tersebut belum optimal karena masih ada terdapat faktor penghambat dalam menjalankan implementasi kebijakan tersebut. Faktor penghambat diketahui bersumber dari keterbatasan anggaran pelaksanaan seleksi terbuka, dan waktu yang dimiliki oleh lembaga tim assessor serta tim pansel yang berasal dari akademisi luar daerah, sumber daya, serta struktur birokrasi. Upaya yang dapat dilakukan oleh implementator untuk memaksimalkan pelaksanaan seleksi terbuka JPT Pratama di Kabupaten Gayo Lues diantaranya meningkatkan anggaran, fasilitas sarana dan prasarana, mengevaluasi kembali pihak-pihak yang terlibat seperti tim pansel akademisi, dan lembaga assessment, serta membuat regulasi tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten GayoLues.