Kondisi yang terjadi terkait dengan tenaga kerja yang ada di Kota Bontang, yaitu kecilnya persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan, pemerintah memiliki anggaran yang terbatas untuk dapat melakukan pelatihan tenaga kerja, program pelatihan belum dilaksanakan secara berkelanjutan, dan persediaan dengan kebutuhan tenaga kerja yang ada saat ini belum seimbang di antara sektor-sektor industri. Karenanya, Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Ketenagakerjaan meluncurkan Program Handak Begawi. Program tersebut merupakan suatu upaya untuk mengkoordinir dan mengkolaborasikan perusahaan yang ada di Kota Bontang, balai latihan kerja dan lembaga pelatihan kerja agar dapat berperan aktif untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada delapan informan yang terlibat dalam program Handak Begawi, observasi, serta dok:umentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan kondensasi data, penyaj ian data dan penarikan kesimpulan. Dari teori Collaborative Governance oleh Anshell dan Gash (2007), hasil penelitian dibagi menjadi empat variabel yaitu kondisi awal yang telah berjalan dengan baik, Desain institusional yang jelas dan konsisten, namun untuk kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi masih belum optimal. Faktor pendukung tata kelola kolaboratifini adalah adanya perjanjian kerja sama, adanya visi dan misi, kepercayaan diantara stakeholder, pelaku kolaborasi mendapatkan kesempatan yang sama, adanya proses pengambilan keputusan dan berbagi tanggung jawab, adanya pembagian data informasi, serta tersedia sumber daya yang layak dan sesuai. Sedangkan faktor penghambat terjadi dikarenakan kurangnya sosiaJisasi, kepemimpinan fasilitatif yang kurang optimal, belum adanya pertemuan rutin, dan keterbatasan kebutuhan peserta pemagangan dari pemberi kerja. Secara keseluruhan tata kelola kolaboratif dalam Program Handak Begawi telah berjalan dengan baik sesuai dengan faktor -faktor keberhasilan yang dijelaskan De Seve dalam kolaborasi pemerintahan.