Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Lupu Peruca Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada ketidakoptimalan operasional BUMDes Kelampian Jaya sejak pendiriannya pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, dan merumuskan model untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pendekatan penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi empat variabel: komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan utama yang mencakup Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukamara, pemerintah desa, BPD, pelaksana operasional BUMDes, Badan Pengawas (BP) BUMDes serta perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan, dilengkapi dengan observasi lapangan dan dokumentasi. Instrumen penelitian berupa panduan wawancara semi-terstruktur, sedangkan teknik analisis data dengan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (proses reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan). Hasil penelitian menunjukk:an bahwa BUMDes Kelampian Jaya mengalami tantangan signifik:an, seperti k:urangnya komunikasi yang efektif antara pengelola dan masyarakat begitu juga dengan BP bahkan pemerintah desa, keterbatasan sumber daya manusia yang terampil, rendahnya tingkat partisipasi masyarak:at, serta struktur birokrasi yang tidak: mendukung pelaksanaan kebijakan secara optimal. Kendala ini tercermin dalam Muscles (musyawarah desa) pada bulan Oktober 2024 untuk pertama kali dilakukan sejak berdiri, menunjukk:an pendapatan usaha yang tidak signifikan serta adanya dalam laporan sisa stok barang yang belum terjual. Kesimpulannya, implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 di Desa Lupu Peruca belwn memberikan dampak yang optimal sesuai harapan. Rek:omendasi model dan solusi konkret meliputi peningkatan kapasitas swnber daya manusia melalui pelatihan dan penyuluhan serta perlunya pendampingan yang komprehensif, penguatan supervisi baik oleh pemerintah desa, pelibatan BPD dan masyarakat, perbaikan mek:anisme k:omunikasi, dan penyusunan rencana kerja serta pembuatan SOP yang lebih terukur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan memberikan kontribusi nyata bagi pengelolaan BUMDes sehingga berdampak positif terutama dalam mendukung pembangunan ekonomi desa secara berkelanjutan.