Dokumen merupakan produk akhir dari pelaksanaan administrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang terkait dengan adanya surat keterangan, surat keputusan, surat ketettapan atau surat lainnya. Dokumen sebagai suatu produk yang dihasilkan oleh pemerintah memberikan dampak hukum, sosial, keuangan dan dampak lainnya. Salah satu hal penting dalam pengaturan di UU 1945 sebagaimana datur dalam Pasal 17, salah satu hal penting dalam pelaksanaan dari pasal 17 adalah nomenklatur atau tata nama. Penelitian dengan analisis dokumen (Scott J. , 1990), Analisa Miles dan Huberman (Miles, 2014), Analisa Model Ambiguitas Konflik Richard (Matland R. E., 1995) untuk pengujian PMK atas kesesuaian atau ketepatan.
SANKR[ (Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia) adalah dasar Dokumen merupakan produk akhir dari pelaksanaan administrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang terkait dengan adanya surat keterangan, surat keputusan, surat ketettapan atau surat lainnya. Dokumen sebagai suatu produk yang dihasilkan oleh pemerintah memberikan dampak hukum, sosial, keuangan dan dampak lainnya. Salah satu hal penting dalam pengaturan di UU 1945 sebagaimana datur dalam Pasal 17, salah satu hal penting dalam pelaksanaan dari pasal 17 adalah nomenklatur atau tata nama. Penelitian dengan analisis dokumen (Scott, 1990), Analisa Miles dan Huberman (Miles, 2014), Analisa dengan Model Ambiguitas Konlik Matland (Matland, 1995) untuk pengujian PMK atas kesesuaian atau ketepatan. SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia) adalah dasar pelaksanaan yang menjadikan penelitian. SANKRI merupakan unsur struktur dan proses sistem administrasi dan pelayanan publik dalam rangka menu ju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance. lmplikasi perubahan pada kelembagaan, organisasi, sumber daya manusia dan aset. Hasil Penelitian menunjukkan adanya kesesuaian kententuan dalam UUD 1945 amandmen keempat.
Kesimpulan penelitian pada intinya adalah gambaran kesesuaian pada kelembagaan dan ketdaksesuaian sescara organisasi dalam PMK dalam praktek sehari-hari atas produk hukum yang diterbitkan periode tahun 2002 sampai dengan 20 l O dengan fokus penelitian dari tahun 2008 sampai dengan tahun 20 IO karena pada ketentuan peralihan tidak ditemukan adanya pengakuan mengenai bagaimana dokumen produk hukum yang berlaku antara waktu diterbitkan dengan PMK atau tidak adanya pengaturan yang lebih tinggi mengenai kebenaran dokumen yang tidak sesuai tersebut.
Penulis menemukan solusi tidak terbatas pada hasil penelitian bahwa pada setiap ketentuan dalam bentuk pengaturan atau reggeling pada ketentuan peralihan jika ada pemecahan,, pemekaran Kementerian maka harus dibuat dengan cara membuat konsep bona.fide atau extempore dan regulasi pemaaf.