Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Carita merupakan sebuah kawasan hutan yang difungsikan sebagai wadah bagi kegiatan penelitian dan pengembangan (lit bang) kehutanan. Dalam perkembangannya, kawasan ini tidak hanya difungsikan sebagai tempat kegiatan litbang namun telah dimanfaatkan masyarakat sebagai lokasi wisata. Pemanfaatan kawasan sebagai lokasi wisata ternyata menimbulkan beberapa permasalahan di antaranya banyaknya sampah yang masuk ke wilayah tersebut, dan jika dibiarkan akan dapat mengganggu ekosistem, kurangnya sarana prasarana, Sumber Daya Manusia, anggaran/dana, penataan kawasan belum optimal dan belum adanya pemandu wisata. Badan Litbang Kehutanan, sebagai pengelola kawasan merespon pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan. Kegiatan pengembangan kawasan ini selain untuk menata kawasan juga diharapkan dapat membawa darnpak yang luas terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Tujuan penelitian ini adalah untuk: a) mendeskripsikan dan menganalisis kondisi, potensi dan permasalahan di KHDTK Carita, b) menganalisis tata kelola wisata alam dan pendidikan lingkungan dan c) mengetahui keterlibatan stakeholder dalam tata kelola wisata alam dan pendidikan lingkungan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan studi dokumen dengan analisis deskriptif model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi KHDTK Carita dan lingkungan sekitarnya mendukung untuk dikelola sebagai wisata alam dan pendidikan lingkungan. Potensi yang dimiliki kawasan ini adalah: merupakan RTH terluas, kondisi KHDTK Carita cukup menarik, sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar kawasan hutan, persepsi masyarakat yang baik, banyak pohon-pohon eksotik dari luar negeri, dan lokasinya mudah dijangkau. Tata kelola wisata alam dan pendidikan lingkungan di KHDTK Carita adalah dengan menata kawasan, memberdayakan masyarakat,menjalin kerjasama dengan stakeholder, membuat kerjasama, mempertahankan potensi kawasan, dan memberikan pelatihan, kursus, atau magang dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Stakeholders yang terlibat dalam perencanaan tata kelola kawasan adalah Kementerian Kehutanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, akademisi se11a masyarakat. Pemerintah memiliki peran strategis dalam perancangan tata kelola terkait dengan kewenangan kebijakan. Akademisi merupakan stakeholders yang menjadi konsultan pembantu, masyarakat dapat memberikan sumbangan pemikiran dan ide melalui pertemuan atau diskusi dengan perencana.