Pelaksanaan manajemen aset tetap berupa tanah dibawah jalan pada Kabupaten Sumba Barat belum tertib, terdapat 94 ruas jalan yang tanahnya belum tercatat sebagai tanah milik pemerntah daerah sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2018 dan 2019. Menindaklanjuti temuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat menetapkan status 95 ruas jalan melalui Keputusan Bupati Nomor: KEP/HK/391.2020 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten di Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan manajemen aset tetap berupa tanah di bawah jalan di Kabupaten Sumba Barat. Penelitian ini bersifat kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Dinas PUPR, Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada BKAD, Kasubid Penatausahaan Aset Daerah, dan Kepala Sub Bidang Pengamanan Aset Daerah. Penelitian ini menggunakan teori Siregar (2018) yang mencakup lima tahap manajemen aset: inventarisasi, audit legal, penilaian aset, optimalisasi aset, dan pengawasan serta pengendalian aset.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa manajemen aset berupa tanah dibawah jalan pada kabupaten sumba barat belum sepenuhnya dilakukan karena terkendala dokumen kepernilikan atas tanah yang belum lengkap. Dari lima tahapan aset, pemkab sumba barat penilaian terhadap aset tetap tanah dibawah jalan. Proses penilaian aset tetap tanah dibawah jalan dimulai dengan penetapan SK Bupati Surnba Barat tentang penetapan status jalan kabupaten, berdasarkan Surat Keputusan tersebut Bidang Pengelolaan Aset Daerah mengecek Tanah yang dilalui jalan sesuai SK, kemudian menghitung luasan jalan berdasarkan panjang jalan dalam SK penetapan status jalan.