Pemerintah memiliki peranan penting dalam melakukan perlindungan anak yang diimplementasikan melalui kebijakan kabupaten kota layak anak. Pada klaster hak anak untuk pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, pemenuhan diukur dari penyediaan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) di kabupaten kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan KLA melalui penyediaan satuan pendidikan ramah anak di kota Bontang serta faktor apa saja yang dapat menghambat dan mendukung implementasi kebijakan ini. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah model interaktif (interactive Model of An.alisis) dari Miles dan Huberman dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Menurut teori impementasi kebijakan Van Meter dan Hom, kebijakan dipengaruhi oleh ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, kecenderungan/disposisi, komunikasi antar organisasi serta lingkungan sosial, ekonomi, politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program berjalan dengan cukup optimal. Secara kuantitatif, jumlah SRA bertambah setiap tahunnya, namun secara jumlah tetap harus ditingkatkan. Harapannya adalah ada SRA di Bontang yang terstandarisasi ramah anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kebijakan SRA yang dijalankan sejak tahun 2018, digaungkan oleh DP3AKB bekerjasama dengan Disdikbud serta Kemenag Bontang. Manfaatnya dapat dirasakan oleh berbagai pihak, mulai sekolah, orang tua, maupun siswa dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Faktor pendukung dari kebijakan SRA adalah kehadiran tim Sekretariat Bersama (Sekber) SRA, tersedianya anggaran, fasilitas di satuan pendidikan, kehadiran CSR, dan pelibatan peran orang tua siswa dan murid. Sedangkan untuk faktor penghambat adalah jumlah SDM terlatih di SRA masih terbatas, pola pikir dan sikap orangtua maupun guru dalam memandang SRA, kondisi sosial budaya seperti pengalaman maupun praktek pengasuhan dengan unsur kekerasan di masa lampau, belum adanya regulasi teknis berupa Perwali yang mengatur SRA yang merupakan turunan dari Perda Kota Layak Anak, ketidaktepatan penugasan yang diberikan kepada pihak pelaksana (agen pelaksana) saat menghadiri rapat koordinasi program SRA, dan belum adanya SRA yang terstandarisasi