Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022, yang mengharuskan Kabupaten/kota melaksanakan kebijak:an Kabupaten Layak Anak: (KLA). Kebijakan tersebut, menuntut Pemerintah Daerah untuk memenuhi hak-hak anak di wilayah kerjanya masing-masing. Sementara itu, di Kabupaten Mukomuko pengimplementasian kebijakan Kabupaten Layak: Anak (KLA) belum berjalan dengan baik, seperti masih banyak anak yang belum memiliki Katu Identitas Anak, tidak adanya Zona Selamat Sekolah (ZoSS), tidak adanya Ruang Publik Ramah Anak, tinggginya angka kekerasan terhadap Anak, minimnya publikasi KLA, minimnya fasilitas Anak Disabilitas clan minimnya peranan Puspaga. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Mukomuko dan kendala­kendalanya, dengan menggunakan teori implementasi Van Metter dan Horn (1975). Adapun metode penelitian yang digunak:an adalah kualitatif deskriptif. dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan Focus Grub Discussion (FGD). Sedangkan analisis data yang digunakan adalah Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara umum implementasi Kebijakan KLA di Kabupaten Mukomuko berdasarkan Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022 yang diukur dengan teori implementasi Van Meter dan Horn (I 975) belum terimplementasi dengan baik. Karena sebagian besar variabel dalam teori implementasi Van Meter dan Horn (1975) tidak menunjukan keberhasilan jika dielaborasi dengan temuan data di lapangan. Adapun yang belum terimplementasi yaitu sumber daya kebijakan, komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana, karak:teristik agen pelaksana dan kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan yang sudah terimplementasi ialah pemahaman Gugus Tugas terhadap standar dan tujuan KLA dan disposisi para pelaksana. Pada sisi lain kendala-kendala yang dihadapai dalam Implementasi KLA ini yaitu tidak adanya anggaran khusus KLA, Kurangnya Komunikasi Intern Pokja Gugus Tugas. Agen pelaksana yang kurang memadai dan minimnya dukungan tokoh adat rnaupun elit politik.