Pernikahan usia anak masih menjadi permasalahan sosial yang membutuhkan perhatian serius, terutama di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan pernikahan usia anak serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukanmelalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Data dalam penelitian ini berupa data primer yaitu hasil wawancara terhadap narasumber, dan data sekunder atau data pendukung yang ditemukan saat observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan program dan kegiatan dalam implementasi kebijakan telah diupayakan sejak kebijakan diterbitkan tahun 2015, namun implementasi kebijakan pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Buleleng belum optimal. Setiap agen pelaksana dalam implementasi kebijakan, memahami gagasan pencegahan pernikahan usia anak dan berkomitmen untuk berkontribusi dalam pelaksanaan kebijakan. Namun, komunikasi dan koordinasi yang berlum berjalan baik menjadi hambatan utama dalam optimalnya upaya pelaksanaan kegiatan. Temuan unik dalam penelitian ini, adalah dimilikinya awig­awig atau peraturan desa adat yang memuat terkait larangan pemikahan dini. Demikian, ada aturan legal formal tambahan yang membatasi remaja untuk menikah di bawah batas usia minimal. Minimnya keterlibatan aktor di luar pemerintahan, terutama tokoh adat dan LSM, menjadi salah satu kendala utama dalam efektivitas kebijakan. Selain itu, keterbatasan anggaran menyebabkan kurangnya kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan, terutama di daerah pelosok. Disposisi pimpinan sebagai dukungan dalam lingkungan politik kebijakan, juga belum terasa Nampak dalam isu pernikahan usia dini di Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu, diperlukan strategi kolaboratif yang lebih kuat, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam mendukung kebijakan ini. Advokasi permasalahan pernikahan usia anak kepada pimpinan daerah, terus dilakukan dan perlu ditambah dengan upaya bersama. Sehingga pennasalahan ini bisa menjadi salah satu prioritas kebijakan, dan mendapatkan alokasi sumberdaya yang lebih baik untuk melaksanakan program kegiatan dalam implementasi kebijakan pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Buleleng.