Rosmini (2025) implementasi kebijakan koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi (kipt) pada kawasan transmigrasi salimbatu kabupaten bulungan provinsi kalimantan utara. Masters thesis, Universitas Terbuka.
Full text not available from this repository.Abstract
Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KIPT). Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan kerjasama antara lembaga untuk memadukan program dan kegiatan yang mendukung penyelenggaraan transmigrasi. Kebijakan tersebut diharapkan berdampak positif pada peningkatan perkembangan kawasan transmigrasi. Kenyataannya penerapan kebijakan KIPT di kawasan transmigrasi Salimbatu Kabupaten Bulungan diduga masih belum optimal. Penyelenggaraan transmigrasi pada kawasan tersebut belum memaksimalkan keterlibatan lintas sektor sehingga berdampak pada rendahnya indeks perkembangan kawasan transmigrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan KIPT, menganalisa faktor penghambat dan pendukung serta merumuskan strategi implementasi kebijakan KIPT pada kawasan transmigrasi Salimbatu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Panduan teori menggunakan teori George Edward III. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan teknik pengwnpulan data berdasarkan hasil wawancara, studi dokurnen dan observasi. Berdasarkan hasil triangulasi data penelitian rnenunjukkan bahwa implernentasi kebijakan KIPT pada kawasan transrnigrasi Salimbatu sudah dilakukan namun belum optimal. Kebijakan tersebut telah disosialisasikan pemerintah pusat hingga pernerintah daerah dan telah didukung dengan adanya informasi kawasan transrnigrasi yang lengkap serta dukungan Kepala Daerah yang cukup baik. Beberapa kendala yang rnasih diternukan dalam implementasi kebijakan tersebut yaitu dari aspek komunikasi, rendahnya sosialisasi kebijakan KIPT dalarn internal tim KIPT Provinsi dan Kabupaten. Aspek swnber daya, diperlukan penambahan personil dan dukungan anggaran dan aspek disposisi masih diperlukan optimalisasi kontribusi lintas sektor serta pemberian penghargaan bagi pelaksana kebijakan serta dalam aspek struktur birokrasi diperlukan penyusunan SOP terkait implernentasi KIPT. Peningkatkan implementasi kebijakan KIPT Salimbatu dapat dilakukan rnelalui tujuh strategi yang telah dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis stakeholders serta analisis SOAR.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Implementasi, Koordinasi, Integrasi, Penyelenggaraan Transmigrasi. |
| Divisions: | Tugas Akhir Program Magister (TAPM) > Magister Ilmu Administrasi Publik |
| Depositing User: | CR Cherrie Rachman |
| Date Deposited: | 06 Oct 2025 01:56 |
| Last Modified: | 06 Oct 2025 01:56 |
| URI: | https://repository.ut.ac.id/id/eprint/11372 |
