Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka seluruh Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pernerintah Daerah (RKPD) yang disusun menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pengamatan awal menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara penetapan Peraturan Bupati tantang Perubahan RKPD dengan penjadwalan pada aplikasi SIPD. Penelitian ini bertujuan: (1) Menganalisis lmplementasi Aplikasi Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Barat, (2) Menganalisis terjadinya ketidakkonsistenan penetapan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Perubahan RKPD dibandingkan penjadwalan pada aplikasi SIPD, dan (3) Menyusun strategi untuk mengonsistensikan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Perubahan RKPD dengan penjadwalan pada aplikasi SIPD. Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian dengan pendekatan campuran yang mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menggali faktor-faktor penyebab ketidakkonsistenan pada implementasi SIPD. Sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk menentukan strategi guna mengonsistensikan implementasi aplikasi SIPD menggunakan analisis SWOT. Teknik pengambilan informan menggunakan non probability sampling. Teori yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teori irnplementasi George C. Edward Ill. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Aplikasi SIPD dalam penyusunan RKPD Kabupaten Lampung Barat belum berjalan secara optimal karena masih terkendala dengan: (1) jumlah operator di masing-masing OPD, (2) ketidaksesuaian latar belakang keilmuan operator dalam rangka implementasi SIPD, (3) belum adanya SOP, (4) tidak ada pembagian tanggung jawab operator pada masing­masing OPD. Selanjutnya terjadi ketidakkonsistenan penetapan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang RKPD dibandingkan penjadwalan pada aplikasi SIPD disebabkan karena proses entry pergeseran APBD pada aplikasi SIPD berbarengan waktunya dengan proses entry perubahan RKPD. Terdapat 3 strategi untuk mengonsistensikan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Perubahan RKPD dengan penjadwalan pada Aplikasi SIPD yaitu: 1). Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat diharapkan untuk menyusun aturan yang jelas terkait dengan penjadwalan proses perencanaan dan penganggaran daerah. 2). Pemerintah Kabupaten Lampung Barat diharapkan untuk menyusun aturan tertulis tentang SOP. 3). Pemerintah Kabupaten Lampung Barat diharapkan untuk menambah dukungan anggaran dan jumlah operator pada masing-masing OPD.