Pembangunan zona integritas merupakan program kebijakan Kementerian Huk:um dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dijalankan oleh seluruh satuan kerja pemasyarakatan dalam rangka mempercepat restrukturisasi dan budaya kerja pegawai melalui program pembahan cliantaranya komitmen, integritas dan system layanan. Nanmn program kebijakan tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik apabila tidak diduk:ung oleh komunikasi yang baik, sumber daya, sikap pegawai dan st:ruk'tur birokrasi. Penelitian ini dilal.'1.1.kan dengan tujuan untuk mengetahui input dari i.mplementasi pembanguan zona integritas pada Rutan Kelas 11B Praya terhadap empat aspek implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumber daya, sikap pegawai dan struk:tur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Dalam implementasi kebijakan pembangunan zona integritas di Rutan Praya perubahan budaya kerja masih belum sesuai dengan program perubahan pembangunan zona integritas seperti disiplin dan komitmen pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Begitu juga dengan peran kelompok keja Pembangunan zona integritas masih belum maksimal dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap konsep Pembangunan zona integritas itu sendiri. Sehingga hasil penelitian ini menunjukk:an bahwa budaya kerja pegawai dalam implementasi Pembangunan zona integritas di Rutan Praya masih belum menujukkan perubahan yang nyata, paracligma pelayanan tidak didukung oleh pemahaman pegawai terhadap konsep perubahan yang berdampak pada tingkat kedisiplinan yang masih rendah serta komitmen perubahan yang tidak berjalan.