Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKJP) pada Pemerintah Kabupaten Aceh. Permasalahan penelitian ini adalah adanya tuntutan reformasi birokrasi yang mengamanatkan seluruh instansi pemerintah memiliki kategori implementasi SAKIP dengan kategori minimal B atau baik, sedangkan kategori implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah belum mendapatkan nilai yang baik. dan masih dalam kategori CC (kurang baik), hal ini juga dibarengi dengan rendahnya hasil Survei Penilaian lntegritas (SPI) yang masih dalam kategori rentan dan berdampak kepada angka kemiskinan di Kabupalen Aceh Tengah yang masih tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, instrument penelitian adalah studi dokumentasi dan wawancara Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada empat tepat yang harus dipenuhi dalam impelementasi kebijakan SA.KIP pada Pemerintah Kabupalen Aceh Tengah yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan seluruhnya belum memadai, ha! ini disebabkan adanya hambatan dari faktor kepentingan, faktor budaya, fal-1:or azas manfaat, faktor aparat pelaksana, dan fl-1:or anggaran ditambah dengan kurangnya komitmen pimpinan organisasi. Adapun upaya-upaya yang telah dilak.-ukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam meningkatkan nilai implementasi SAKJP adalah dengan membentuk tim SAKIP Kabupaten. Saran penelitian yaitu pemerintah Kabupaten Aceh Tengah agar memerintahkan perangkat daerah sesuai dengan wewenangnya untuk menyusun kebijakan teknis terkait SAKIP berupa kebijakan teknis untuk perencanaan kinerja, pengulmran kinerja dan pelaporan kinerja, meningkatkan kualitas pelaksanaan SAKIP dari level pemerintah daerah sampai perangkal daerah pada aspek rencana slrategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi, menetapkan target peningkatan implementasi SAK.IP setiap tahunnya dengan melakukan peningkatan pembinaan pada perangkat daerah yang menjadi target agar siap melaksanakan implementasi SA.KIP lebih efektif, meningkatkan persepsi publik dan kepuasan masyarakat dengan meningkatkan publikasi atas seluruh dokumen SA.KIP melalui media online dan menyediakan sarana online untuk memberikan kritik dan masukan untuk peningkatan SAKIP Pemerintah daerah, meningkatkan kompetensi aparat pelaksana dengan melakukan pelatihan terkait SAKIP, dan meningkatkan anggaran untuk sosialisasi SAKIP bagi seluruh stakeholder, serta melakukan pemantauan dan evaluasi SAKIP secara berkala alas upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah.