Kebijakan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai (ASN) merupakan salah satu agenda kebijakan pemerintah saat ini dalam rangka meningkatkan kinerja dari ASN itu sendiri. Kebijakan tambahan penghasilan pegawai di Pemerintah Kabupaten Yalimo tertuang pada Peraturan Bupati Yalimo Nomor 4 Tahun 2022 Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yalimo. Tujuan penelitian ini adalah untuk l). mendeskripsikan clan menganalisis implementasi kebijakan tambahan penghasilan pegawai di Pemerintah Kabupaten Yalimo, 2). mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tambahan penghasilan pegawai di Pemerintah Kabupaten Yalimo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) penerapan TPP yang ada di Pemerintah Kabupaten Yalimo telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan kebijakan TPP, yaitu PerbupYalimo No.4/2022 clan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.65/2020. 2) Klasifikasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kabupaten Yalimo sesuai dengan standar penetapan kelas jabatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. 3) Pengendalian dan pengawasan berupa sanksi pemotongan TPP yang tidak efektif karena pada Perbub Yalimo No. 7 /2023 sendiri belum mengatur secara detail sanksi untuk pegawai pelanggar disiplin dengan nilai absensi tidak memenuhi kriteria, akibatnya kebijakan tersebut melemahkan kebijakan lainnya yakni pasal 11 angka 1 Perbup Yalimo No. 7 /2023 tentang Pemberian TPP Bagi ASN di Lingkungan Pemkab Yalimo. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tambahan penghasilan pegawai di Pemerintah Kabupaten Yalimo. 1) Sumber daya manusia, sumber dana dan sumber daya pendukung termasuk sarana dan prasarana berpengaruh yang sangat besar terhadap implementasi kebijakan tambahan penghasilan pegawai. 2) Disposisi berupa perhatian para aktor atau implementator kebUakan berupa pemberian insentif atau imbalan bagi para pelaksana kebijakan yang berprestasi sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan tambahan penghasilan pegawai di Pemerintah Kabupaten Yalimo. 3) Struktur birokrasi besar dengan pegawai yang sangat banyak dan tidak ada kejelasan tugas ha! ini menimbulkan keborosan dan menurunkan kinerja, namun pegawai memiliki tingkat kerjasama yang baik.