Metode e-purchasing melalui KEL dan TD merupakan instrumen yang digunakan untuk: menduk:ung belanja pemerintah. Upaya ini berfokus pada PDN dengan memberi peran bagi usaha mikro, kecil, dan koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan KEL dan TD, mengetahui faktor pendukung dan penghambat, dan merumuskan strategi optimalisasi penggunaan KEL dan TD untuk efisiensi keuangan daerah Lingkup Pemerintah Prov. NTT. Pendekatan pemangku kepentingan dan konsep efisiensi pada audit kinerja digunakan untuk: menganalisis permasalahan ini. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Dari penelitian ini ditemukan bahwa perangkat daerah sebagai pengguna platform e-purchasing belum sepenuhnya memahami perencanaan PBJ. Meskipun masih terdapat kendala, dalam pelaksanaan, PPK dan PP mendapat keuntungan dan memahami cara belanja melalui e-purchasing. Faktor pendukung yaitu adanya duk:ungan pelaku PBJ, adanya platform e-purchasing yang terpadu dan terintegrasi, pengguna dapat memilih penyedia dengan harga barang/jasa yang kompetitif, dukungan regulasi terkait penggunaan KEL dan TD, tersedianya jenis dan sistem pembayaran secara elektronik yang memudahkan pembeli (perangkat daerah) maupun penjual (penyedia). Faktor penghambat yaitu kurangnya pemahaman dan konsistensi perangkat daerah terhadap kebijakan penggunaan KEL dan TD, produk barang/jasa dan penyedia pada etalase KEL masih terbatas, penggunaan e-payment pada transaksi toko daring dan mekanisme pertanggungjawaban belanja belum optimal. Strategi optimalisasi yakni sosialisasi dan pendampingan secara terpadu terkait kebijakan penggunaan KEL dan TD, melakukan monev secara berkala, pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan oleh APIP, meningkatkan jumlah produk: dan penyedia pada etalase yang sudah tersedia, menambah jenis etalase sesuai analisa kebutuhan daerah, mempercepat proses kerja sama Bank NTT dengan marketplace untuk mendukung transaksi e-payment pada toko daring, dan memperbarui kebijakan mengenai mekanisme pertanggungjawaban keuangan daerah. Kesimpulannya penggunaan KEL dan TD berdampak pada efisiensi keuangan daerah.