Program reformasi birokrasi merupakan keharusan bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, termasuk Kementerian Perhubungan, salah satu indikator keberhasilannya ditandai dengan adanya alat berupa tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja sebagaimana yang diatur didalam PP. 119 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai dilingkungan Kementerian Perhubungan merupakan amanat dari implernentasi keberhasilan pelaksanaan program reformasi birokrasi tentu pemberiannya berdasarkan kinerja pegawai tentu untuk menjawab tantangan pelayanan publik yang prima serta kesejahteraan pegawai sebagai bagian dari keberhasilan reformasi birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implernentasi pemberian tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Kasiguncu Poso sebelum dan masa pendernik Covid -19 tahun 2019 -2021. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan rnelalui wawancara dan dokumentasi. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan, artikel ini bersifat deskriptif kualitatif, teknik analisis data yang digunakan meliputi menjawab dan memecahkan masalah dengan menggali dan mendalami, mengenal pokok permasalahan secara mendalam. Pembelajaran. Basil penelitian menunjukkan bahwa, Bagaimana evaluasi anggaran belanja pegawai tunjangan kinerja sebelum dan masa pendemik Covid-19 pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Kasiguncu Poso Tahun 2019 -2021. Evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan dalam evaluasi anggaran belanja pegawai dilingkungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Kasiguncu Poso sudah berjalan dengan baik dengan berdasarkan teori Kebijakan fiscal. Apa sajakah faktor pendorong dan penghambat evaluasi anggaran belanja pegawai tunjangan kinerja sebelum dan masa pendemik Covid-19 pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Kasiguncu Poso Tahun 2019 - 2021.