Untuk mendukung otonomi daerah pemerintah pusat menerbitkan Undang­Undang No. 23 Tahun 2014 yang telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri, hal tersebut tennasuk pengelolaan keuangan daerah yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada publik melalui penyajian laporan keuangan yang menjadi unsur Informasi Keuangan Daerah. Untuk menjalankan amanah tersebut, Pemerintah Kabupaten Simeulue sejak tahun 2007 sudah menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan sebagai sistem infromasi pengelola keuangannya agar dapat mengelola keuangan secara akuntabel dan transparan. Dalam perjalanan pengimplementasiannya Pemerintah Kabupaten Simeulue memenemukan kendala­kendala yang menghambat kinerja SIMDA Keuangan, yang secara berlahan faktor­faktor penghambat tersebut di perbaiki dan faktor-faktor pendukung yang dapat memperbaiki kinerja SIMDA Keuangan diimplementasikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi SIMDA Keuangan di Kabupaten Simeulue . Metode penelitian ini menggunakan kualitatif, subyek penelitian terdiri dari pengguna SIMDA Keuangan yang sudah menggunakan aplikasi tersebut lebih dari tiga tahun, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumen, teknik validitas data menggunakan triangulasi data. teknik analisis data menggunakan nvivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima faktor utama secara yang mendukung impelementasi SIMDA Keuangan di kabupaten simeulue yaitu software, komitmen pemimpin, jaringan, Hardware, dan sikap pelaksana. Sedangkan lima faktor utama yang menghambat implementasi SIMDA Keuangan adalah sumber daya manusia, software, jaringan, hardware dan sikap pelaksana. Faktor- faktor yang sama antara pendukung dan penghambat SIMDA Keuangan disebabkan peneliti melihat dari sisi yang berbeda dari faktor tersebut dalam pengimplementasian SIMDA Keuangan.