Surnber utama kegagalan pasar dari bahan bakar fosil adalah munculnya eksternalitas negatif seperti polusi udara dan perubahan iklim. Tan pa pajak karbon, konsurnen tidak rnembayar seluruh biaya konsumsi suatu produk, termasuk biaya yang terkait dengan produksi, pengiriman, dan biaya sosial seperti hilangnya pendapatan akibat polusi udara dan perubahan iklim. Upaya Indonesia untuk menurunkan emisi dari gas rumah kaca dan mencapai emisi nol bersih merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap kesepakatan global antar negara mengenai tindakan memerangi perubahan iklim, yang dapat dicapai melalui pemberlakuan pajak untuk karbon di Negara Indonesia. Namun demikian, pajak karbon merniliki aspek pro dan kontra di masyarakat. Studi ini memiliki tujuan guna mengkaji tantangan implementasi pajak karbon dalam upaya untuk menurunkan emisi dari gas rumah kaca dan mendapatkan hasil emisi sebesar nol atau bersih di Indonesia.
Penelitian ini memakai pendekatan penelitian kualitatif untuk penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang didasarkan pada penggunaan teknik deskriptif analitik, yang secara khusus merangkum kesimpulan yang diambil dari data yang dikumpulkan dan selanjutnya diperiksa. Sumber data sekunder penelitian ini digunakan bersama dengan instrumen penelitian kajian literatur yaitu pengumpulan data melalui tinjauan pustaka dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini memakai model interaktif yang terdiri dari tiga aliran aktivitas secara bersamaan: penyajian data, kondensasi data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Hasil analisis menjelaskan bahwa implementasi pajak karbon yang memiliki tujuan mengubah perilaku dari pelaku -pelaku ekonomi guna berpindah pada aktivitas ekonomi hijau yang relatif rendah karbon merupakan suatu langkah mitigasi yang cukup efektif dalam meminimalisir emisi gas rumah kaca dan mencapai "net zero emission" di Indonesia dengan tantangan yang harus dihadapi seperti adanya keterlibatan pelaku bisnis pada sistem politik demokrasi yang berlaku, kondisi baik buruknya pengelolaan lembaga pemerintahan, adanya respon perubahan perilaku dan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat, munculnya kekhawatiran akan pengaruh implementasi pajak karbon pada kondisi sektor usaha meliputi kenaikan harga produksi, beban keuangan dan daya saing.