Pengembangan Sumber Daya Manusia (SOM) aparatur sipil negara berbasis kompetensi merupakan strategi yang diambil oleh Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan visi dan misinya, serta sebagai respon dari adanya reformasi birokrasi pada pemerintah Indonesia. Hakim sebagai aparatur pengadilan memainkan peran yang krusial dalam meningkatkan kine1ja organisasi dan meningkatkan kepercayaan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi pusdiklat Mahkamah Agung untuk memiliki model pengelolaan SOM yang lebih optimal dan untuk pengembangan model manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi di Mahkamah Agung RI melalui pusdiklat Mahkamah Agung RI dengan menggunakaan pendekatan stakeholder theo,y. Pandangan stakeholder Mahkamah Agung RI diperlukan dalam menggali lebih dalam terhadap model pengembangan kompetensi hakim yang ideal melalui pusdiklat MA RI. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara yang mendalam, observasi dan studi dokumen. Pemilihan informan pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, dengan jumlah informan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang berasal dari pihak manajemen atau pengelola pusdiklat teknis MA RI, para pengampu atau pengajar diklat, aparatur sipil negara di pengadilan tingkat pertama, pengacara, mediator swasta, dan masyarakat sebagai pihak berperkara. Analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pengembangan SOM aparatur sipil negara khususnya hakim telah dilakukan oleh Pusdiklat MA RI dengan berbasis kompetensi, yang ditekankan pada peningkatan Knowledge, Skills, dan Attitude (KSA). Pengembangan kompetensi hakim melalui diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklat MA RI dilakukan dengan metode andragogi mengingat para hakim yang belajar di pusdiklat merupakan seorang praktisi. Namun, peningkatan kompetensi hakim melalui diklat di pusdiklat MA RI belum dapat menciptakan organizational learning, dikarenakan belum adanya penempatan ulang hakim pasca diklat, penetapan rencana suksesi dan belum optimalnya talent pool di Mahkamah Agung. Sehingga pengembangan kompetensi hakim melalui pusdiklat MA RI hanya sebatas pada peningkatan KSA untuk meningkatkan kinerjanya saja.