Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan Balanced Scorecard sebagai alat pengukuran kinerja di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau sepanjang periode pelaporan kinerja tahun 2022 dan 2023. Pada penelitian ini, diterapkan metode analisis kasus dengan pendekatan deskriptif analitis. Data primer diperoleh dari dokumentasi, wawancara, serta kuesioner yang ditujukan kepada staf dan pengelola di Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau. Untuk menilai efektivitas dari penerapan balanced scorecard, digunakan teknik analisis data yang menggabungkan metode kualitatif dengan kuantitatif, guna mengukur peningkatan kinerja dalam organisasi sektor publik.
Penelitian yang dilakukan mengungkapkan efek positif dari penerapan Balanced scorecard di Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau terhadap peningkatan efektivitas kinerja organisasi. Melalui lensa pemangku kepentingan, tercatat lonjakan dalam pencapaian penerimaan pajak, dari nilai indeks sebesar 95,16% di tahun 2022 menjadi 107,79% di tahun 2023. Dari perspektif pelanggan, terjadi peningkatan dalam kepatuhan wajib pajak, yang mencerminkan perubahan dari indeks sebesar I 03,80% di tahun 2022 menjadi 110, 15% di tahun berikutnya. Dari perspektif proses bisnis internal, terlihat adanya peningkatan dalam efektivitas dan efisiensi proses kerja, di mana indeks prestasi mencapai 114,03% pada tahun 2022 dan mengalami penurunan sedikit menjadi 112,76% di tahun 2023, yang masih melampaui target yang telah ditentukan. Dalam konteks pembelajaran dan pertumbuhan, terjadi peningkatan dalam pengembangan kompetensi serta keterampilan para staf dan dalam pengelolaan kinerja keuangan organisasi. Indikasi ini ditunjukkan melalui peningkatan indeks pencapaian dari I 08, I 0% pada tahun 2022 menjadi I 09,32% di tahun 2023. Secara um um, tercatat bahwa kinerja organisasi meningkat dari nilai I 06% di tahun 2022 menjadi I 09,89% pada tahun berikutnya.
Oleh karena itu, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Balanced Scorecard merupakan alat pengukuran kinerja yang efektif untuk organisasi sektor publik. Akan tetapi, pencapaian penerapan yang efektif membutuhkan penyesuaian dan pemahaman yang mendalam mengenai instrumen tersebut.