Penyelenggaraan suatu pelayanan atau fungsi pemerintahan tertentu tidak lagi didominasi oleh satu pihak (yaitu pemerintah). Artinya, proses kemitraan dan kerjasama harus lebih didorong dengan mengurangi peran pemerintah di satu sisi, dan memperkuat peran swasta dan masyarakat di sisi lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal, alokasi anggaran, kapasitas ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat melalui alokasi anggaran dan kapasitas ekonomi, mengetahui pengaruh tata kelola anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat melalui alokasi anggaran dan kapasitas ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan studi kasus pada pemerintah daerah di lingkup Provinsi Sulawesi Barat yang meliputi enam kabupaten. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari instansi terkait atau dari website melalui browsing internet dan dokumentasi lainnya. Teknik analisis data menggunakan analisis SmartPLS. Hasil temuan menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memberikan dampak yang negatif terhadap kesejahteraan Masyarakat. Tata kelola anggaran memberikan pengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Alokasi anggaran dapat mempengaruhi adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kapasitas ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi anggaran dapat memediasi pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat. Kapasitas ekonomi dapat memediasi pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat. Alokasi anggaran tidak dapat memediasi pengaruh tata kelola anggaran terhadap kesejahteraan Masyarakat, sedangkan kapasitas ekonomi dapat memediasi pengaruh tata kelola anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya pada Provinsi Sulawesi Barat.