Penangkapan ikan ilegal oleh nelayan asing di perairan Indonesia rnengakibatkan kerugian finansial dan ekonomi yang signifikan, mencapai sekitar Rp 30 triliun dan menyebabkan hilangnya peluang pemanfaatan sumber daya ikan sebanyak 1 juta ton setiap tahunnya. Untuk mengatasi masalah ini, dilakukan pengawasan perikanan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP, didukung oleh Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satker PSDKP) dan Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Pos PSDKP). Namun demikian dalam melakukan pengawasan rnasih terdapat nelayan asing dan lokal yang beroperasi di laut Natuna melakukan pelanggaran. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi permasalahan dan melakukan evaluasi tingkat ketaatan kegiatan penangkapan ikan di WPP 711 oleh kapal IUUF asing dengan menggunakan KP Hiu Macan 001 dan KP Hiu 011 di Laut Natuna. Penelitian dilakukan dari 1 April hingga 31 Agustus 2020 melibatkan sampel dari Kepala Stasiun PSDKP Pontianak, Koordinator OPPP Stasiun PSDKP Pontianak, dan tiga Nahkoda kapal tangkapan asal Indonesia. Analisis rnenunjukkan bahwa kapal perikanan harus mematuhi peraturan perundang -undangan di bidang petikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kewajiban harus rnerniliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Pengawasan melibatkan Kapal Pengawas Perikanan, dan penerapan "HENRIKAN" pada saat ditemukan pelanggar, serta transhipment ikan di laut yang dianggap sebagai pelanggaran pidana perikanan. Kapal Pengawas Perikanan memiliki kewenangan untuk menghentikan, memeriksa, rnembawa, dan menahan kapal yang diduga melakukan kegiatan pelanggaran ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut, termasuk tindakan khusus seperti penenggelaman berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004. Stasiun PSDKP Pontianak menghadapi tantangan, termasuk kurangnya ketentuan pertanggungjawaban korporasi, turnpang tindih Lembaga yang mengatur ABK IUUF Fishing yang tertangkap, anggaran terbatas, dan pemahaman rendah masyarakat nelayan petikanan. Ketidakjelasan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya laut juga menjadi hambatan. Solusinya diperlukan perbaikan regulasi, struktur hukum, pemahaman masyarakat, dan peningkatan koordinasi serta sumber daya manusia untuk rneningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap IUU Fishing. Kelemahan dalam abstrak ini melibatkan kurangnya rinciannya terkait basil penelitian dan kebutuhan untuk merinci lebih lanjut solusi yang diusulkan.