Ekosistem mangrove berkembang di wilayah pesisir dan muara sungai, berperan signifikan dalam aspek ekonomi dan ekologi bagi manusia dan lingkungan. Ekosistem hutan mangrove di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dengan berfungsi sebagai penahan abrasi, penyaring polutan, serta habitat bagi berbagai flora dan fauna yang mendukung kehidupan masyarakat setempat. Studi ini bertujuan untuk mengkaji serta merumuskan rekomendasi terkait pengelolaan hutan mangrove yang berkelanjutan di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Penelitian dilaksanakan pada periode Mei hingga Agustus 2024 di lokasi yang sama, dengan pendekatan metode campuran, melalui wawancara, kuesioner, observasi, dan analisis dokurnen. Sampel responden dian1bil dengan metode purposive sampling, yaitu memilih berdasarkan pertimbangan tertentu. [dentifikasi Perubahan Lahan Mangrove dengan Citra Landsat 8 dan Rapid Appraisal for Fisheries (RAPFISH). Hasil penelitian menunjukkan luasan mangrove di Kecamatan Kuala Jambi relatif stabil, namun kepadatan mangrove menurun drastis dari 62,91% pada 2018 menjadi 18,2% pada 2023 akibat konversi lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan pelanggaran Sertifikat Hak Milik (SHM) di Cagar Alam. Kepadatan mangrove dengan kondisi sedang meningkat dari 32,64% menjadi 73,89% berkat upaya rehabilitasi. Pengelolaan ekosistem mangrove di Kecamatan Kuala Jarnbi termasuk cukup berkelanjutan dengan indeks keberlanjutan dimensi ekologi 55,56, ekonomi 51,21, sosial 64,94, dan kelembagaan 4 7,52. Strategi untuk meningkatkan keberlanjutan pengelolaan ekosistem mangrove di Kecamatan Kuala Jambi mencakup rehabilitasi mangrove, penguatan regulasi, serta penggunaan teknologi pelindung. Pada aspek ekonomi, fokusnya adalah pengembangan ekowisata, silvofishery, dan pemberdayaan masyarakat. Dari sisi sosial, diperlukan integrasi edukasi tentang mangrove, peningkatan partisipasi masyarakat, serta kampanye kesadaran. Penguatan kelembagaan dilakukan melalui pengawasan ketat, pemberdayaan masyarakat, penerapan kearifan lokal, penggunaan teknologi pemantauan, dan kerjasarna dengan sektor swasta.