Indonesia. sebagai negara kepulauan terbesar dengan dua pertiga wilayah berupa laut, memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar. Letak geografis yang strategis antara dua benua dan dua samudra menjadikan sektor ini penting untuk ekonomi nasional. Meskipun demikian, pengelolaan kelautan Indonesia baru mendapatkan payung hukum pada tahun 2014 dengan diterbitkannya Undang­Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Sal ah saru masalah utama yang dihadapi adalah penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing atau IUU Fishing). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji jenis pelanggaran, distribusi, dan penanganan IUU Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 711, khususnya di perairan atuna Utara. Metode yang digunakan mencakup analisis deskriptif dan SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi penanggulangan IUU Fishing. Data diperoleh melalui studi pustaka, wawancara, dan survei lapangan. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya berbagai jenis pelanggaran IUU Fishing, termasuk penggunaan alat tangkap yang dilarang dan operasi tanpa izin. Strategi pengawasan dalam pemberantasan IUU Fishing di WPPNRI 71 I selama tahun 2015-2019 oleh Stasiun PSDKP Pontianak berfokus pada peningkatan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui berbagai fungsi seperti pencegahan. pemantauan. pengawasan. dan penindakan. Keberhasilan ini dicapai melalui kolaborasi dengan instansi penegak hukum, peningkatan kapasitas teknologi dan SDM, serta partisipasi masyarakat. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam pengawasan di wilayah perbatasan laut. Untuk tahun 2020-2024, kebijakan pengawasan diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, teknologi, sinergi dengan penegak hukum, komunikasi dengan stakeholder, serta kesadartahuan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.